Round-Up

Tak Ada Perintah Jokowi di Balik Pembatalan Haji

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Jun 2020 07:58 WIB
Menag Fachrul Razi hadiri rapat bersama Komisi VIII DPR. Sejumlah hal dibahas di rapat itu, salah satunya soal upaya pencegahan virus corona untuk jemaah haji.
Foto: Menag Fachrul Razi (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 ditiadakan. Hal itu diputuskan karena pemerintah Arab Saudi yang tak kunjung memberikan penjelasan.

"Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji pada 2020 atau tahun 1441 Hijriah," kata Menag Fachrul Razi dalam jumpa pers yang disiarkan langsung melalui YouTube, Selasa (2/6).

Fachrul memastikan keputusan ini bukan atas perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan yang diambil ini menurutnya sudah melalui koordinasi dengan ormas Islam.

"Tidak sama sekali, kami sudah minta, kami tidak serta merta mengambil keputusan. Kami minta pendapat hukum dari Kemenkum HAM dijawab secara tertulis tanggal 27 Mei, dijawab bahwa itu adalah kewenangan penuh Menteri Agama dan kami kemudian berdiskusi internal kami minta masukan dari ormas-ormas terkait, kemudian kami ambil keputusan itu," kata Fachrul, dalam diskusi daring bertajuk Ikhlas Menunda Haji 2020 karena ancaman COVID-19, Selasa (9/6/2020).

Dia menegaskan atas arahan Jokowi, menteri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan terkait tupoksinya masing-masing. Dia menegaskan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji bukan atas perintah Presiden, menurut Fachrul, Jokowi meminta deadline pada 1 Juni terkait adanya kepastian ibadah haji.

"Hoax itu saya kira tidak betul. Presiden selalu mengatakan bahwa pokoknya menteri-menteri itu sudah ada tupoksinya masing-masing, lakukan tupoksi itu dengan sebaik-baiknya dan ini masuk ke tupoksinya Menteri Agama," ujarnya.

"Jadi itu bukan petunjuk bapak presiden, bapak presiden justru memberikan arahan justru sangat positif pada saat kami mengajukan deadline tanggal 20 Mei, beliau bilang bisa diundur nggak undur aja lah menjadi tanggal 1 Juni, ini menunjukkan beliau betul-betul ideal sekali supaya haji ini tidak sampai batal, tapi karena kita tunggu sampai 1 Mei, 2 Mei pun tidak ada ya sudah kita umumkan itu. Itu bukan perintah bapak presiden, tapi pertimbangan kami kalau ada yang salah itu tentu saja tanggung jawab Menteri Agama karena itu menjadi tupoksinya Menteri Agama," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2