Round-Up

Polemik PSBB Transisi DKI yang Tuai Kritik

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Jun 2020 07:36 WIB
Kemacetan terlihat di ruas jalan ibu kota. Meningkatnya volume kendaraan itu karena sejumlah pegawai telah kembali bekerja di kantor di masa PSBB transisi.
Foto: Jakarta tampak macet lagi di masa PSBB transisi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi jadi polemik lantaran kebijakan ini justru bikin DKI Jakarta padat kembali. PSBB transisi ini pun menuai kritik.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kegiatan perkantoran di Jakarta bisa dimulai kembali pada masa PSBB transisi, tapi ada syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, perusahaan hanya boleh mempekerjakan karyawannya sebanyak 50% saja di kantor. Sisanya tetap diminta bekerja dari rumah.

"Proporsi karyawan adalah separuh dari seluruh karyawan. Jadi 50% harus kerja di rumah," jelas Anies dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/6) pekan lalu.

Kemudian dari 50% jumlah karyawan yang bekerja dari kantor, Anies mengatakan harus dibagi lagi menjadi dua shift jam kerjanya. Sebagai perumpamaan, shift yang pertama masuk pukul 07.00 WIB dan yang kedua masuk pukul 09.00 WIB. Hal ini dilakukan agar tidak ada penumpukan pada jam berangkat dan pulang kerja

Namun justru, PSBB transisi bikin Jakarta menjadi ramai berjubel, kepadatan dan kemacetan terjadi.

Pada Senin, 8 Juni 2020, pagi, sejumlah ruas jalan Ibu Kota dan tol menuju Jakarta mengalami kepadatan kendaraan hingga melahirkan kemacetan. Dari mulai Mampang Prapatan arah Kuningan hingga Cilitan arah Kalibata.

Kebijakan yang diterapkan oleh Anies ini pun menuai kritik. Pengamat perkotaan dan transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengamati kepadatan di stasiun KRL, berduyun-duyunnya pesepeda motor ke Jakarta, hingga kemacetan di jalan tol. Ditengarai, perusahaan-perusahaan masih belum sepenuhnya taat terhadap imbauan untuk mempekerjakan setengah kapasitas kantornya.

"Di balik ini, ketika orang menolak, ada resistensi karena kebijakan itu dinilai terlalu kaku, kebijakan itu terlalu membelenggu, kebijakan itu kurang memberdayakan, kebijakan itu terlalu banyak aturan, tapi tanpa pendampingan," kata Yayat kepada detikcom, Selasa (9/6/2020).

Namun, ketidaktaatan pihak perkantoran di Jakarta juga bisa dimaklumi. Di era ini, semuanya takut bangkrut.

"Jadi, ketidaktaatan itu muncul karena mereka dalam risiko ancaman kerugian dan ancaman kebangkrutan. Mereka berani tidak taat karena tidak ada yang melindunginya," kata Yayat.

Saat ini perlu kebijakan 'ku tahu yang kau mau'. Anies perlu mendengar apa yang dimaui oleh perusahaan yang mengelola perkantoran di Jakarta. Kebijakan perlu dilaksanakan, tapi juga perlu tetap solutif untuk masalah yang ada.

Kenyataannya, tiap perusahaan tetap menerapkan aturan sendiri, tidak menaati kaidah 50% kapasitas, Jakarta malah ramai di masa wabah Corona ini.

"Semua terlihat jalan sendiri-sendiri. Semua kebijakan tidak akan pernah ditaati kalau pemegang kebijakan tidak memberi perlindungan dan solusi yang bisa membantu. Ujung-ujungnya SDM: selamatkan diri masing-masing," tutur Yayat.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3