Menag Pastikan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Bukan Perintah Jokowi

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 09 Jun 2020 14:36 WIB
Menag Fachrul Razi hadiri rapat bersama Komisi VIII DPR. Sejumlah hal dibahas di rapat itu, salah satunya soal upaya pencegahan virus corona untuk jemaah haji.
Menag Fachrul Razi (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Menteri Agama Fachrul Razi memastikan keputusan pemerintah untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 2020 bukan atas perintah Presiden Joko Widodo. Keputusan itu diambil Fachrul setelah berkomunikasi dengan sejumlah ormas Islam.

"Tidak sama sekali, kami sudah minta, kami tidak serta merta mengambil keputusan. Kami minta pendapat hukum dari Kemenkum HAM dijawab secara tertulis tanggal 27 Mei, dijawab bahwa itu adalah kewenangan penuh Menteri Agama dan kami kemudian berdiskusi internal kami minta masukan dari ormas-ormas terkait, kemudian kami ambil keputusan itu," kata Fachrul, dalam diskusi daring bertajuk Ikhlas Menunda Haji 2020 karena ancaman COVID-19, Selasa (9/6/2020).

Ia menegaskan atas arahan Jokowi, menteri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan terkait tupoksinya masing-masing. Dia menegaskan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji bukan atas perintah Presiden, menurut Fachrul, Jokowi meminta deadline pada 1 Juni terkait adanya kepastian ibadah haji.

"Hoax itu saya kira tidak betul. Presiden selalu mengatakan bahwa pokoknya menteri-menteri itu sudah ada tupoksinya masing-masing, lakukan tupoksi itu dengan sebaik-baiknya dan ini masuk ke tupoksinya Menteri Agama," ujarnya.

"Jadi itu bukan petunjuk bapak presiden, bapak presiden justru memberikan arahan justru sangat positif pada saat kami mengajukan deadline tanggal 20 Mei, beliau bilang bisa diundur nggak undur aja lah menjadi tanggal 1 Juni, ini menunjukkan beliau betul-betul ideal sekali supaya haji ini tidak sampai batal, tapi karena kita tunggu sampai 1 Mei, 2 Mei pun tidak ada ya sudah kita umumkan itu. Itu bukan perintah bapak presiden, tapi pertimbangan kami kalau ada yang salah itu tentu saja tanggung jawab Menteri Agama karena itu menjadi tupoksinya Menteri Agama," ujarnya.

Tonton video 'Ketum PBNU Pertanyakan Kebijakan Pembatalan Haji Tahun Ini':

Selanjutnya
Halaman
1 2