Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar produktif tapi tetap aman dari virus Corona (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pun menyebut ada 5 tahapan protokol yang harus diperhatikan untuk menuju masyarakat produktif dan aman Corona, apa saja?
"Saya akan membahas tahapan protokol menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, seperti yang diketahui untuk mengaktifkan sektor ekonomi, tidak bisa serta merta dibuka langsung, tapi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam menuju masyarakat produktif dan aman COVID, maka terdapat 5 tahapan yang saling berkaitan dalam melaksanakan protokol masyarakat produktif dan aman COVID," ujar Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, saat konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, Senin (8/6/2020).
Ada 5 tahapan menuju masyarakat produktif dan aman COVID. Tahapan pertama adalah prakondisi, yakni memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat terkait pencegahan dan penanganan Corona.
"Tahapan pertama prakondisi, tahapan awal yang dilakukan tiap daerah adalah melakukan prakondisi dengan memberikan informasi holistik jelas, dan mudah dipahami masyarakat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 melalui sosialisasi komunikasi publik yang efektif," jelas Wiku.
Kedua adalah tahap timing, tahapan ini yang menentukan tentang waktu kapan suatu daerah bisa dimulai aktivitas sosial ekonominya. Namun, dengan memperhatikan sejumlah data.
"Tentang waktu kapan suatu daerah dapat dimulai aktivasi sosial ekonomi dengan perhatikan data epidemiologi, tingkat kepatuhan protokol kesehatan, kesiapan organisasi manajemen di daerah, serta memastikan fasilitas pelayanan kesehatan," katanya.
Tahapan selanjutnya adalah prioritas, yakni tahapan untuk memilih kesiapan sektor mana yang bisa dibuka secara bertahap. Selanjutnya, ada tahapan yang penting itu tahapan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, tidak lupa terakhir adalah tahapan monitoring dan evaluasi aktivitas sosial ekonomi.
"Tahapan prioritas, tahapan ini dilakukan untuk memilih daerah atau sektor yang dapat dibolehkan kegiatan sosial ekonominya secara bertahap dengan dilakukan simulasi agar kegiatan tersebut dapat dilanjutkan. Keempat tahapan koordinasi pusat dan daerah tahapan ini penting dimana terjadi konsultasi timbal balik antara pemerintah pusat dan daerah yang sinergis dalam pengambilan keputusan," jelasnya.
"Kelima tahap monitoring evaluasi, tahapan pengawasan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan dari pemulihan aktivitas sosial ekonomi," tambahnya.
