Harap Pilkada Diundur ke 2021, Sandiaga: Potensi Interaksi Harus Dikurangi

Elza Astari Retaduari - detikNews
Senin, 08 Jun 2020 16:43 WIB
Sandiaga Uno hadir dalam diskusi Opposition Leaders Economic Forum di Jakarta. Acara itu membahas Selamatkan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis COVID-19.
Sandiaga Uno (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Sandiaga Uno mengimbau agar Pilkada Serentak 2020 diundur ke tahun depan karena masih dalam masa pandemi virus Corona (COVID-19). Dengan diundur menjadi 2021, ia menilai risiko penularan virus bisa dihindari.

"Ini 270 (kabupaten/kota dan provinsi yang akan pilkada), seandainya bisa ditunda atau dilakukan penghematan secara fundamental yang harus mengubah beberapa regulasi karena kita harus kurangi potensi manusia berinteraksi secara fisik, dan kalau ke TPS itu pasti ada interaksinya, apalagi di daerah-daerah padat seperti di Kota Surabaya," ungkap Sandiaga dalam diskusi virtual bersama wartawan, Senin (8/6/2020).

Sandiaga menyebut ada dua pilihan yang bisa dilakukan terkait pelaksanaan pilkada serentak. Pertama soal adaptasi dengan tatanan hidup baru (new normal), yang artinya bisa tetap dilaksanakan pada Desember tahun ini. Atau pilihan kedua adalah dilaksanakan pada 2021, mengingat kebiasaan orang berkumpul saat kampanye.

"Kalau masih belum bisa adaptasi dengan new normal, masih dengan model seperti dulu, orang datang pengumpulan, orang kampanye, seperti itu yang berbahaya. Kita jangan mengambil risiko, kita mungkin tunda sampai bulan... 2021. Toh juga pemerintah masih kesulitan dana. Ada dana pemerintah yang sedikit-sedikit," sebut Sandiaga.

Menurut Sandiaga, seharusnya dana yang ada difokuskan untuk membantu masyarakat, khususnya yang terdampak virus Corona. Salah satunya terkait bantuan sosial.

"Mestinya dibagikan kepada rakyat karena rakyat sekarang berdasarkan survei kemarin di survei Indikator, masyarakat menginginkan bantuan langsung dan sembako jadi mestinya pemerintah bisa menganggarkan itu," tuturnya.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2020 diputuskan untuk tetap digelar tahun ini, yakni pada Desember. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan kampanye Pilkada 2020 bisa dengan menggunakan media sosial hingga meniadakan kampanye akbar untuk mencegah penularan virus Corona.

"Kampanye kita ubah agar kampanyenya tidak langsung, menggunakan sosial media, ada pertemuan terbatas dengan physical distancing, tapi nggak ada kampanye jorjoran, kampanye akbar," ujar Tito dalam acara Talkshow yang disiarkan di Channel YouTube Heartline Network, Senin (1/6).

Tito menjelaskan, keputusan pilkada tetap digelar pada tahun ini karena tak ada yang dapat menjamin kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Akan timbul masalah apabila ada kekosongan pimpinan di daerah yang masa jabatan kepala daerahnya sudah habis.

"Kenapa pilkada nggak ditunda 2021 saja? Apakah problem COVID-19 pada 2021 ini selesai? Siapa bisa jamin? Nggak ada. Terus nggak bisa jamin mau kapan, mundur 2022 siapa yang bisa jamin, ada waktunya kepala daerah ini berhenti masa jabatannya dan sementara diganti plt. Plt tidak memiliki kewenangan penuh dan tidak bisa mengandalkan di bawah plt. Kita perlu kepemimpinan power penuh," terang Tito.

Simak video 'Perludem Usul Penyelenggaraan Pilkada Ditunda Hingga Juni 2021':

(elz/zak)