.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan ganjil-genap bagi pengendara roda dua selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, kebijakan ini dinilai tidak berpihak kepada masyarakat menengah kelas bawah.
Seseorang bernama Rendy (45), warga Jakarta yang beraktivitas dengan satu motor, mengungkapkan curahan hatinya. Ia meminta kebijakan ganjil-genap tidak disetujui karena tidak mewakili dirinya sebagai masyarakat menengah bawah.
"Kalau motor mah jangan kasihan sama kelas bawah, apalagi yang motornya ngojek nyewa ya kan, itu doang motornya, apalagi yang punya motor satu gitu juga ya kan saya mah. Kalau bisa janganlah buat peraturan begini," kata Rendy kepada wartawan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rendy mengatakan kebijakan tersebut dapat menghambat mobilitasnya untuk melakukan aktivitas. Sehari-hari, Rendy mengantar anak ke sekolah dengan satu motor yang ia miliki.
"Kita kan antar anak sekolah tiap hari, kalau ganjil-genap gimana antar anak sekolah, anak sekolah tahunya kan diantarkan terus, kalau ganjil-genap gimana mau mengantarkannya," katanya.
Simak video 'Anies Pastikan Ganjil Genap Mobil-Motor Belum Pasti Diterapkan':
Senada dengan Rendy, warga Jakarta lainnya, Alex (55), menilai kebijakan tersebut tidak adil lantaran ia hanya memiliki satu motor. Ia merasa bingung jika satu-satunya motor yang ia miliki tidak bisa mengaspal di tanggal genap.
"Karena motor kan cuma punya satu, seandainya motor saya ganjil di tanggal genap, saya tidak bisa pakai terus saya beraktivitas pakai apa dong? Ya kan buat keluarga, antar anak misalnya atau ada keperluan lain," ujarnya.
Ditemui selanjutnya, Sholihin (50), yang juga pekerja swasta di Jakarta, mengaku kebijakan ganjil-genap bagi pemotor dinilai tak tepat. Pasalnya, saat ini situasi ekonomi belum stabil karena masih adanya wabah virus Corona (COVID-19).
"Kalau menurut saya kurang setuju, apalagi kan sekarang situasinya masih keadaan ekonomi belum mapan, apalagi adanya pandemi Corona jadi saya tidak setuju," ujarnya.
Sholihin menyarankan Pemprov DKI semestinya lebih dulu memperbaiki sarana untuk jalur khusus pemotor. Selain itu, Pemprov DKI harus memperhatikan situasi ekonomi yang saat ini belum berjalan baik.
