.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa tidak ada ruang sedikitpun bagi rasisme di Indonesia. Hal itu dia tegaskan untuk menyikapi sejumlah pernyataan di media sosial yang menyamakan isu rasisme di Amerika Serikat yang dipicu oleh kematian George Floyd oleh kepolisian dengan masalah yang dialami sejumlah warga Papua di Indonesia.
"Saya tidak sependapat bila masalah-masalah yang terjadi di Papua dikaitkan dengan rasisme. Saya menilai pendapat itu tidak proporsional," ujar Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya, Jumat (7/6/2020).
Hal tersebut karena Indonesia terbangun atas landasan 4 konsensus kebangsaan, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai nilai yang harus dipertahankan, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rerie mengamanatkan kepada semuanya untuk bersatu demi kepentingan bangsa tanpa memandang suku, agama, apalagi ras. Menurutnya, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak pernah dipandang dari sisi ras, suku, maupun agama.
Ia memahami bahwa saat ini masih terjadi berbagai permasalahan di Papua, namun menurutnya hal tersebut lebih karena belum terlaksananya tata kelola secara baik, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bila terjadi perbedaan pandangan terkait pembangunan di Papua, hal itu harus dicarikan solusi lewat dialog konstruktif dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, Papua, provinsi paling timur di Indonesia itu bahkan mendapat keistimewaan seperti penerapan otonomi khusus berdasarkan UU no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan status itu, provinsi Papua setiap tahunnya mendapat alokasi dana yang terus meningkat Rp 12,3 triliun (2018), Rp 12,66 triliun (2019) dan Rp 13,54 triliun (2020), sama seperti Aceh, provinsi paling barat di Indonesia.
Baca juga: Aksi Black Lives Matter di Penjuru Australia |
Selain itu, ada pula UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberi kesempatan kepada putra-putri Papua untuk menuntut ilmu seluas-luasnya melalui sejumlah program beasiswa. Misalnya beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang juga dinikmati oleh putra-putri asli Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, serta Nusa Tenggara Timur.
Bahkan menurut Rerie, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua mendapat tambahan pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dan pemberlakuan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, sama seperti di Jawa, Sumatera, dan bagian Indonesia lainnya.
"Jadi tidak ada ruang bagi rasisme untuk menjadi dasar munculnya sebuah kebijakan di tanah air," pungkas Rerie.
(ega/ega)
