Anggaran Pakan Miliaran Namun Sapi Kurus Disorot, Pemprov Aceh Buka Suara

Agus Setyadi - detikNews
Jumat, 05 Jun 2020 14:35 WIB
Kondisi ratusan ekor sapi milik Pemprov Aceh (Agus Setyadi-detikcom)
Foto: Kondisi ratusan ekor sapi milik Pemprov Aceh (Agus Setyadi-detikcom)
Aceh Besar -

Anggaran miliaran untuk pakan sapi milik Pemprov Aceh disorot. Salah satu penyebabnya adalah kondisi ratusan sapi yang terlihat kurus hingga tulang-tulangnya terlihat.

Ratusan ekor sapi milik Pemprov Aceh itu dikelola Dinas Peternakan Aceh di UPTD IKP Saree, Aceh Besar. Sapi-sapi itu terlihat dipelihara di sejumlah kandang.

Pantauan detikcom di area peternakan sapi di Aceh Besar, Jumat (5/6/2020), terlihat sapi-sapi itu diberi makan rumput. Sapi dengan kondisi lebih gemuk dipisah dari sapi yang lebih kurus.

Sorotan soal kondisi sapi dan anggaran miliaran untuk pakan sapi salah satunya berasal dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Mereka menduga sapi itu tak diurus secara benar.

"Fakta di lapangan menunjukkan kondisi saat ini, sapi dengan jumlah 400 ekor dalam kondisi kurus dan tanpa makanan seperti tidak terurus secara benar. Sampai-sampai pengakuan warga lingkungan sudah ada yang mati," kata Koordinator MaTA, Alfian, kepada wartawan.

Dia kemudian menjelaskan soal anggaran miliaran yang disebutnnya untuk keperluan pakan sapi. Pada 2019, katanya, ada anggaran pengadaan pakan konsentrat senilai Rp 2,3 miliar, pengadaan hijauan pakan ruminasia Rp 1,8 miliar, serta pembangunan padang pengembalaan sebesar Rp 1,5 miliar.

Sementara pada 2020, Pemprov Aceh disebutnya mengalokasikan anggaran pengadaan bibit sapi sebesar Rp 88 miliar, serta pakan ternak sapi sebesar Rp 65 miliar. Dia menyebut anggaran itu berasal dari APBD Aceh.

"Jadi Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan anggaran ke UPTD tersebut sejak 2019 dan 2020 sebesar Rp 158 miliar dan ini berdasarkan pagu anggaran APBA Aceh," jelas Alfian.

Alfian mengatakan dia dan timnya sudah mendatangi lokasi peternakan pada Kamis (4/6). MaTA juga meminta Kejati Aceh untuk mengusut ada tidaknya korupsi terhadap pengelolaan sapi tersebut.

"Siapapun mereka wajib mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan apabila ada pihak 'melindungi' maka patut diduga terlibat dalam kejahatan dalam pengelolaan tersebut. MaTA sendiri tidak dapat mentolerir atas perbuatan tersebut karena sudah merugikan keuangan dan rakyat Aceh," ujar Alfian.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2