.webp)
Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menyerahkan kebijakan ganjil-genap untuk mobil pribadi ke Pemprov DKI. NasDem menyebut transportasi massal harus dioptimalkan serta penerapan protokol kesehatan yang ketat.
"Apa yang sudah diinisiasi oleh gubernur lewat PSBB transisi ini kita mengapresiasi dan menyambut baik, apakah itu adalah transisi tahapan menuju new normal," kata Ketua Fraksi NasDem DKI, Wibi Andino kepada wartawan, Kamis (4/6/2020).
"Kalau menurut saya sekarang lebih kepada concern ke transportasi massal, protokol SOP kesehatannya memang harus dijalankan, jangan ada pembatasan mengenai terutama problem kita yang lalu itu adalah ketika jumlah transportasi pembatasan dilakukan sehingga terjadi penumpukan. Jadi kalau jam beroperasi, jumlah armada itu yang mesti jangan dipotong," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wibi meminta agar penerapan PSBB transisi terutama dalam aturan ganjil-genap dilihat dievaluasi terlebih dahulu. Dia menyebut penerapan ganjil-genap guna mengurangi polisi udara.
"Kita coba liat dululah, ini masa transisi untuk bisa kita sempurnakan menuju new normal. Tapi kita juga harus memperhatikan tentang emisi dan polisi, kan tujuan utama ganjil genap seperti itu ya, untuk menekan angka polusi yang kemarin di Jakarta luar biasa. Jangan juga karena suatu hal kita melupakan aspek yang lain. Jadi biarkan ini berjalan dan dicoba. Dan kita jangan merasa ini adalah final. Maka ditransisi ini kita coba semua hal yang terbaik untuk menuju new normal," katanya.
Wibi menyebut pihaknya akan memonitor penerapan PSBB transisi di Ibu Kota. Dia berharap agar kebijakan memulihkan sektor perekonomian dan tak gelombang kedua virus Corona.
"Kita lihat, bagaimana besok, setiap hari ini akan dimonitor secara ketat. Jadi NasDem juga akan memperhatikan bagaimana grafik, protokol kesehatan dan kesiapan dan fasilitas tenaga medis, itu yang penting. Bagaimana ekonomi itu berjalan yang utama adalah kesiapan dari pada tenaga medis dan fasilitas kesehatan kita. Karena ketika ini dibuka ini tidak ada euforia dari masyarakat dan gelombang pandemik ini tidak akan menjadi second wave, itu yang utama," tandasya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi dan memutuskan apakah ganjil-genap akan diberlakukan kembali atau tidak. Keputusan itu akan diambil dalam satu minggu ke depan.
"Kebijakan ganjil-genap saat ini tidak diberlakukan, akan dilakukan pemantauan terhadap kondisi lalu lintas dalam satu minggu ke depan sebagai bahan evaluasi kebijakan ganjil-genap selanjutnya," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi, Kamis (4/7).
Menurut Syafrin, bahan evaluasi bukan hanya soal kepadatan kendaraan yang ada di Jakarta. "Kami akan lakukan evaluasi secara komprehensif," ucap Syafrin.
