Fraksi Gerindra DKI Jakarta meminta agar istilah PSBB transisi sama dengan konsep new normal pemerintah pusat tak usah dipersoalkan. Gerindra menyebut yang perlu dijaga saat ini adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Iya nggak apa-apa saya kira apapun namanya, mau transisi mau apa gitu ya bahwa masyarakat bisa beraktivitas tapi di sudut lain kesehatan harus tetap dijaga. Itu aja yang paling prinsip," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M Taufik saat dihubungi, Kamis (4/6/2020).
Taufik menuturkan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mendapatkan istilah. Dia menyebut sektor ekonomi dan kesehatan harus diselamatkan.
"Sekarang sudah nggak musimlah penyebutan apapun. Sekarang gini, pertama bahwa COVID itu ternyata berpengaruh besar terhadap pergerakan ekonomi. Tetapi kan dua-dua harus dijaga nih, dunia usaha harus terjaga sehingga ekonomi bisa jalan," katanya.
Taufik berharap di masa transisi ini tak ada penambahan kasus Corona secara signifikan di Ibu Kota. Dia menilai keputusan transisi yang diambil DKI adalah keputusan yang tepat.
"Tapi kemudian penting juga jaga dari perjalanan yang sekian panjang itu jangan jebol karena tergesa-gesa. Kan yang prinsip dunia usaha sudah mulai buka dengan catatan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Kapasitas 50 persen, terus social distancing, terus jaga jarak, pakai masker. Saya kira nggak usah dipersoalkan, sudah tepat keputusan yang diambil DKI," tuturnya.
Diketahui, Fraksi PDIP DKI Jakarta menyampaikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Jakarta merupakan konsep normal baru atau 'new normal' pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya membedakan istilah kebijakan yang diambil.
"Ini kan cuma soal istilah saja, kalau pemerintah pusat istilahkan 'new normal', kalau pemerintah DKI istilahkan 'masa transisi'. Itu saja yang membedakan," ucap Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, saat dihubungi, Kamis (4/5).
(lir/eva)
