.webp)
Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar pembatasan kendaraan ganjil-genap (Gage) tidak diberlakukan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Golkar menilai kebijakan itu belum terlalu mendesak.
"Kalau memang menurut Golkar, jangan dulu berlakukan ganjil genap sampai diyakini bahwa ganjil genap itu bisa tidak dapat menimbulkan efek penyebaran Corona," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco kepada wartawan, Kamis (5/6/2020).
Basri menilai harusnya fokus pemprov saat ini adalah menekan angka penularan Corona. Sementara aturan ganjil-genap harus ada pengawasan ketat agar tidak menimbulkan kemacetan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kan semua ini kita fokus bagaimana caranya Coronanya tidak nambah, ekonominya tumbuh. Nah ganjil genap belum terlalu urgent untuk dipikirkan, selama PSBB, kalau pengawasannya ketat kan nggak akan macet. Ini satu minggu ini PSBB di mana-mana macet udah mulai. Sebenarnya kayak slogan aja itu PSBB, diawal-awal aja kita ketat," katanya.
Basri mengatakan harus ada pertimbangan yang matang untuk mengambil kebijakan pengaturan ganjil-genap. Basri juga menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembatasan transportasi umum.
"Terkait dengan ganjil genap kalau memang diterapkan kembali dipikir matang-matang. Dampaknya dipikirin baik-baik lagi. Jangan ambil kebijakan yang kira-kira bisa berdampak lagi," tutur Basri.
"Kan Pak Gubernur ini, kadang pemprov DKI suka salah nih, beberapa kali salah mengambil kebijakan, contoh dulu dibatasi KRL atau itu (TransJakarta) orang numpuk itu beratus-ratus meter ngantri. Itu, jangan sampai terjadi itu lagi," imbuhnya.
Basri mengatakan sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat harus diselamatkan. Dia juga menyoroti PSBB tidak berjalan dengan efektif.
"Dari awal secara umum kita wanti-wantinya yang harus diselamatkan masyarakat, ada dua hal yang diselamatkan, satu nyawa diselamatkan dan ekonominya harus diselamatkan. Untuk itu Pemrov DKI berjalan, dan kita wanti-wanti juga tidak hanya slogan PSBB itu, tapi juga ada penindakan kawasan yang ketat. Serta tidak boleh capek dan bosan untuk memberikan penyadaran dan imbauan kepada masyarakat," jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi dan memutuskan apakah ganjil-genap akan diberlakukan kembali atau tidak. Keputusan itu akan diambil dalam satu minggu ke dapen.
"Kebijakan ganjil-genap saat ini tidak diberlakukan, akan dilakukan pemantauan terhadap kondisi lalu lintas dalam satu minggu ke depan sebagai bahan evaluasi kebijakan ganjil-genap selanjutnya," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi, Kamis (4/7).
Menurut Syafrin, bahan evaluasi bukan hanya soal kepadatan kendaraan yang ada di Jakarta. "Kami akan lakukan evaluasi secara komprehensif," ucap Syafrin.
