Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar pembatasan kendaraan ganjil-genap (Gage) tidak diberlakukan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Golkar menilai kebijakan itu belum terlalu mendesak.
"Kalau memang menurut Golkar, jangan dulu berlakukan ganjil genap sampai diyakini bahwa ganjil genap itu bisa tidak dapat menimbulkan efek penyebaran Corona," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco kepada wartawan, Kamis (5/6/2020).
Basri menilai harusnya fokus pemprov saat ini adalah menekan angka penularan Corona. Sementara aturan ganjil-genap harus ada pengawasan ketat agar tidak menimbulkan kemacetan.
"Karena kan semua ini kita fokus bagaimana caranya Coronanya tidak nambah, ekonominya tumbuh. Nah ganjil genap belum terlalu urgent untuk dipikirkan, selama PSBB, kalau pengawasannya ketat kan nggak akan macet. Ini satu minggu ini PSBB di mana-mana macet udah mulai. Sebenarnya kayak slogan aja itu PSBB, diawal-awal aja kita ketat," katanya.
Basri mengatakan harus ada pertimbangan yang matang untuk mengambil kebijakan pengaturan ganjil-genap. Basri juga menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembatasan transportasi umum.
"Terkait dengan ganjil genap kalau memang diterapkan kembali dipikir matang-matang. Dampaknya dipikirin baik-baik lagi. Jangan ambil kebijakan yang kira-kira bisa berdampak lagi," tutur Basri.
"Kan Pak Gubernur ini, kadang pemprov DKI suka salah nih, beberapa kali salah mengambil kebijakan, contoh dulu dibatasi KRL atau itu (TransJakarta) orang numpuk itu beratus-ratus meter ngantri. Itu, jangan sampai terjadi itu lagi," imbuhnya.
