Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Impor Tekstil Diusut Jaksa, Apa Kata Bea Cukai?

Wilda Nufus - detikNews
Kamis, 04 Jun 2020 13:59 WIB
gedung kejagung
Gedung Kejagung/Foto: dok detikcom
Jakarta -

Kasus impor tekstil ilegal di Tanjung Priok kini tengah diusut oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Apa kata Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pengusutan kasus ini?

"Itu sebetulnya di dalam fungsi bea cukai melakukan pengawasan. Jadi kalau yang setahu kita itu kan memang prosesnya importasi itu melalui Batam terus kemudian dikirim ke Priok. Nah, berdasarkan kecurigaan petugas maka dilakukan pemeriksaan di Tanjung Priok," kata Kasubdit Komunikasi Dirjen Bea dan Cukai Deny Sujantoro saat dihubungi, Kamis (4/6/2020).

"Dari hasil pemeriksaan, terdapat temuan mengenai selisih jumlah barang dan perbedaan jumlah barang. Prosesnya sekarang sedang dilakukan penelitian oleh teman-teman penyidikan," sambungnya.

Deni klaim tim bea cukai juga ikut andil dalam mengusut perizinan dan penyalahgunaan wewenang di Dirjen Bea Cukai pada 2018-2020. Hal ini dilakukan lantaran adanya unsur yang masuk dalam ranah tindak pidana Kepabeanan.

"Ya sebetulnya di kami, di ranah tindak pidana Kepabeanan ini sedang dilakukan proses penyidikan tindak pidana itu," ujarnya.

Kendati demikian, ia menyebut kasus dugaan korupsi importasi tekstil kini sudah sampai ke tahap penyidikan.

"Iya, bahkan sudah sampai tindak penyidikan," katanya.

Diketahui, Direktur Penyidikan pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-22/F.2/Fd,2/04/2020 guna melakukan penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jendral (Dirjen) Bea dan Cukai Tahun 2018 s/d 2020.

Hari menyebut dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam proses importasi tekstil tersebut berawal pada tanggal 2 Maret 2020, ditemukan 27 kontainer milik PT. FIB (Flemings Indo Batam) dan PT. PGP (Peter Garmindo Prima) ditegah oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Didapati ketidaksesuaian mengenai jumlah dan jenis barang antara dokumen PPFTZ-01 keluar dengan isi muatan hasil pemeriksaan fisik barang oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Setelah dihitung terdapat kelebihan fisik barang, masing-masing untuk PT. PGP sebanyak 5.075 roll dan PT. FIB sebanyak 3.075 roll.

Selain itu di dalam dokumen pengiriman disebutkan kain tersebut berasal dari Shanti Park, Myra Road, India dan kapal pengangkut berangkat dari Pelabuhan Nhava Sheva di Timur Mumbai, India. Namun faktanya kapal pengangkut tersebut tidak pernah singgah di India dan kain-kain tersebut ternyata berasal dari China.

"Bahwa fakta yang sebenarnya kontainer berisi kain brokat, sutra dan satin tersebut berangkat dari Pelabuhan Hongkong, singgah di Malaysia dan berakhir di Batam. Pada saat kapal tiba di Batam, kontainer berisi tekstil milik importir PT. FIB dan PT. PGP tersebut kemudian di bongkar dan dipindahkan ke kontainer yang berbeda di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Kawasan Pabean Batu Ampar tanpa pengawasan oleh Bidang P2 dan Bidang Kepabeanan dan Cukai KPU Batam," demikian pernyataan dari kejagung.

Selanjutnya, merujuk pada pernyataan Kejagung, setelah seluruh muatan dipindahkan ke kontainer yang berbeda, kemudian kontainer asal tersebut diisi dengan kain lain yang berbeda dengan muatan awalnya, yaitu diisi dengan kain polister yang harganya lebih murah dan kemudian diangkut menggunakan kapal lain menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan sesampainya di Pelabuhan Tanjung Priok kontainer tersebut rencananya akan dikirim ke alamat tujuan yaitu Kompleks Pergudangan Green Sedayu Bizpark Cakung Jakarta Timur.

(fjp/fjp)