Round-Up

Simak! Catatan Anggota DPRD DKI Bila Anies Setop PSBB 4 Juni

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 21:02 WIB
Meski masih tersisa 2 hari lagi PSBB di DKI Jakarta yang akan segera berakhir, kondisi jalanan Ibu Kota sudah terlihat padat dan kembali Macet. Ini potretnya.
Foto: PSBB DKI Jakarta akan segera diakhiri (Rifkianto Nugroho)

Fraksi PKS


Fraksi PKS DKI Jakarta sepakat jika Pemprov menghentikan masa PSBB. Namun PKS meminta Pemprov mengawasi ketat protokol kesehatan di tempat umum, terutama di wilayah zona merah.


"Infonya Pemprov akan melakukan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) per RW, untuk RW yang masuk kategori zona merah. Jika demikian, perlu ada sosialisasi yang intens ke warga Jakarta, agar hal ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan partisipasi semua warga, terutama bagi warga yang tinggal di RW-RW yang diberlakukan PSBL," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin, Rabu (3/6/2020).

Pembatasan lokal ini, menurut Arifin, harus benar-benar dilaksanakan secara ketat. Sosialisasi harus disiplin dilakukan tanpa adanya diskriminatif.

"PSBL ini jika benar-benar dijalankan harus dijalankan dengan penuh disiplin, termasuk oleh aparat di lapangan dengan pengawasan yang baik dan tidak diskriminatif," ujarnya.

Fraksi Gerindra


Fraksi Partai Gerindra menilai sudah seharusnya seluruh sektor industri dan pangan dibuka kembali. Kendati demikian, kesehatan masyarakat tetap jadi prioritas.

"Jadi kita juga ada dua hal pertama, tetap jadi prioritas terkait masalah kesehatan masyarakat, bagaimana bisa keluar dari pandemi, kedua ekonomi ini kan harus tumbuh juga, sama halnya dengan di negara lain, hanya saja pola dan caranya yang berbeda," kata Wakil Ketua F-Gerindra DKI Adyka ketika dihubungi, Rabu (3/6/2020).

"Kemudian bagaimana supaya ekonomi berputar, pembukaan secara bertahap harus dilakukan, kapan dimulai, tempat rumah makan, mall ini harus diatur lebih lanjut," sambung Andyka.

Namun, Andyka meminta wilayah yang termasuk dalam zona merah harus diawasi ketat. Pemprov DKI juga harus lebih menegakkan aturan kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Kita kan ada 62 RW yang masuk red zone, tentunya diperlukan pengawasan khusus untuk RW-RW tersebut. Dan kalau masih banyak masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan, itu enforecement benar-benar harus ditegakkan, karena memang saya sendiri belum mendengar dari pergub yang diperdengarkan ada sanksi 250 ribu, tapi belum pernah mendengar ada sanksi yang ditekankan langsung," katanya.

Andyka mengecualikan sektor pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan tidak perlu dibuka terlebih dahulu sampai penyebaran kasus corona pulih.

"Bagaimana dengan dunia pendidikan, itu tidak usah dibuka terlebih dahulu, sampai benar-benar pulih, baru ini bisa benar benar dibuka harus perbandingan 1:0," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5