.webp)
Hari ini masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta berakhir. Anggota DPRD DKI Jakarta angkat suara bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyetop penerapan PSBB.
DKI Jakarta telah menerapkan PSBB sejak 10 April dan sudah mengalami dua kali perpanjangan. Jadi, sejauh ini sudah mengalami tiga kali masa PSBB dan hari Kamis 4 Juni 2020 merupakan hari terakhir PSBB di DKI Jakarta, jika tidak ada perpanjangan lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Per akhir Mei, angka reproduksi efektif (Rt) COVID-19 di Jakarta dinyatakan turun lagi. Pihak yang menghitungkan angka reproduksi efektif (Rt) untuk Pemprov DKI adalah tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).
"Tren Rt-nya terus menurun," kata anggota tim FKM UI, Pandu Riono, kepada detikcom, Selasa (2/6).
Hitung-hitungan dimulai pada 18 Mei. Saat itu, angka median Rt menunjukkan 1,09; low Rt sebesar 0,94; dan high Rt 1,22. Pada 25 Mei alias sepekan kemudian, angka Rt sudah turun. Median Rt menjadi 1,06; low Rt menjadi 0,92; dan high Rt menjadi 1,19.
Hitung-hitungan terakhir, yakni pada 31 Mei, angka Rt turun lagi ketimbang sepekan sebelumnya. Median Rt menjadi 1,00; low Rt menjadi 0,87; dan high Rt menjadi 1,13. Penyebab turunnya Rt untuk Jakarta ini adalah penerapan PSBB, layanan tes, dan contact tracing.
Berkaca dengan hasil tersebut, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendukung Anies mengakhiri pemberlakukan PSBB. Mereka juga memberikan catatan.
Berikut catatan anggota DPRD DKI Jakarta bila Anies menyetop PSBB 4 Juni:
Fraksi PDIP
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta enyetujui jika Pemprov menghentikan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, PDIP meminta kebijakan new normal setelah masa PSBB harus tetap diawasi ketat.
"Penerapan kebijakan new normal harus dibarengi dengan pengawasan yang sangat ketat," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, ketika dihubungi, Rabu (3/6/2020).
Menurutnya, jangan sampai masyarakat mengartikan new normal sebagai bentuk kebebasan. Gembong mengatakan akan sangat fatal dampaknya jika masyarakat bertindak bebas usai PSBB.
"Sebab kalo new normal dianggap oleh masyarakat sebagai kebebasan, akan berakibat fatal dan ongkosnya teramat mahal. Maka membangun kesadaran kolektif masyarakat menjadi hal yang sangat penting," ujarnya.
Gembong menyarankan agar Pemprov DKI melakukan evaluasi secara menyeluruh memetakan wilayah yang termasuk zona merah dan hijau. Dia mengatakan perlu ada perhatian khusus terkait wilayah zona merah.
Menurutnya, wilayah tersebut ditunda dulu penerapan new normal. Begitu juga dengan sekolah agar tetap ditutup sementara.
"Pemprov dapat melakukan evaluasi menyeluruh, dan memetakan, daerah-daerah yang dikategorikan masuk klaster hijau, dapat diterapkan new normal, tempat-ibadah dapat dibuka, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, kemudian daerah yang dikategorikan merah tunda dulu penerapan new normalnya. Khusus sekolah kami berpendapat jangan diterapkan new normal dulu," ucapnya.
Fraksi PDIP DKI juga mengusulkan hiburan malam ditutup jika masa PSBB disetop nantinya.
"Iya, jangan dulu dibuka (hiburan malam)," kata Gembong. Gembong meminta Pemprov juga harus mengawasi hiburan malam ini.
Fraksi NasDem
Fraksi NasDem DKI Jakarta berharap PSBB tidak diperpanjang lagi, namun juga meminta Pemprov DKI untuk menegakkan aturan protokol kesehatan di tempat umum.
"Pertama masalah perekonomian ya, yang saya sangat concern. Dalam hal ini masalah mal yang akan segera dibuka, harus ada protokol COVID tentunya, pembatasan tamu, seluruh karyawan yang ada sudah dicek kesehatannya," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Nova Harivan Paloh, Rabu (3/6/2020).
Namun sektor pendidikan dikecualikan. Nova meminta agar sektor pendidikan tetap ditutup dan dibuka kembali tahun depan. "Pendidikan untuk sementara waktu belajar di rumah menggunakan media online kalo kita liat tren menurun sampai akhir tahun baru boleh dibuka melalui protokol COVID," ujarnya.
Nova mengatakan Pemprov DKI tetap mengawasi wilayah-wilayah di Jakarta yang termasuk zona merah. Penanganan mulai dari bantuan sosial hingga dapur umum harus diterapkan.
"Meskipun pemda akan menerapkan pembatasan lokal saya rasa langkah yang baik untuk meinventarisir. Tapi ada beberapa masukan juga pertama tanggung jawab jangan hanya pada RT RW tapi langsung ke kelurahan setempat. Terus yang berada pada zona merah kelurahan wajib menyediakan dapur umum untuk konsumsi makanan ke warga yang terdampak," katanya.
Fraksi Partai NasDem juga mengusulkan agar Pemprov DKI tidak membuka tempat hiburan malam.
"Iya saya pikir jangan dulu dibuka," kata Nova.
Nova meminta Pemprov menyeleksi mana saja tempat yang bisa dibuka secara utuh tentunya di bawah pengawasan ketat dan mana tempat yang tetap ditutup.
Fraksi PKS
Fraksi PKS DKI Jakarta sepakat jika Pemprov menghentikan masa PSBB. Namun PKS meminta Pemprov mengawasi ketat protokol kesehatan di tempat umum, terutama di wilayah zona merah.
"Infonya Pemprov akan melakukan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) per RW, untuk RW yang masuk kategori zona merah. Jika demikian, perlu ada sosialisasi yang intens ke warga Jakarta, agar hal ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan partisipasi semua warga, terutama bagi warga yang tinggal di RW-RW yang diberlakukan PSBL," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin, Rabu (3/6/2020).
Pembatasan lokal ini, menurut Arifin, harus benar-benar dilaksanakan secara ketat. Sosialisasi harus disiplin dilakukan tanpa adanya diskriminatif.
"PSBL ini jika benar-benar dijalankan harus dijalankan dengan penuh disiplin, termasuk oleh aparat di lapangan dengan pengawasan yang baik dan tidak diskriminatif," ujarnya.
Fraksi Gerindra
Fraksi Partai Gerindra menilai sudah seharusnya seluruh sektor industri dan pangan dibuka kembali. Kendati demikian, kesehatan masyarakat tetap jadi prioritas.
"Jadi kita juga ada dua hal pertama, tetap jadi prioritas terkait masalah kesehatan masyarakat, bagaimana bisa keluar dari pandemi, kedua ekonomi ini kan harus tumbuh juga, sama halnya dengan di negara lain, hanya saja pola dan caranya yang berbeda," kata Wakil Ketua F-Gerindra DKI Adyka ketika dihubungi, Rabu (3/6/2020).
"Kemudian bagaimana supaya ekonomi berputar, pembukaan secara bertahap harus dilakukan, kapan dimulai, tempat rumah makan, mall ini harus diatur lebih lanjut," sambung Andyka.
Namun, Andyka meminta wilayah yang termasuk dalam zona merah harus diawasi ketat. Pemprov DKI juga harus lebih menegakkan aturan kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
"Kita kan ada 62 RW yang masuk red zone, tentunya diperlukan pengawasan khusus untuk RW-RW tersebut. Dan kalau masih banyak masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan, itu enforecement benar-benar harus ditegakkan, karena memang saya sendiri belum mendengar dari pergub yang diperdengarkan ada sanksi 250 ribu, tapi belum pernah mendengar ada sanksi yang ditekankan langsung," katanya.
Andyka mengecualikan sektor pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan tidak perlu dibuka terlebih dahulu sampai penyebaran kasus corona pulih.
"Bagaimana dengan dunia pendidikan, itu tidak usah dibuka terlebih dahulu, sampai benar-benar pulih, baru ini bisa benar benar dibuka harus perbandingan 1:0," katanya.
Fraksi Partai Golkar
Fraksi Partai Golkar sepakat jika masa PSBB di Jakarta dihentikan karena tren reproduksi corona di DKI menurun. Menurutnya masyarakat tidak bisa menahan lagi, kondisi ekonomi harus pulih tumbuh kembali dan pulih seperti awal.
"Kalau Golkar berpendapat PSBB harus diakhiri atau dilonggarkan minimal. Kita bisa kita menahan lagi. Kesehatan harus ajakan dan Ekonomi juga harus tumbuh dan pulih," kata Ketua F-Golkar DPRD DKI Basri Baco ketika dihubungi, Rabu (3/6/2020).
DKI Jakarta telah menerapkan PSBB sejak 10 April dan sudah mengalami dua kali perpanjangan. Jadi, sejauh ini sudah mengalami tiga kali masa PSBB dan besok merupakan hari terakhir PSBB di DKI Jakarta, jika tidak ada perpanjangan lagi.
Di samping itu, Basri mengingatkan seluruh masyarakat harus bisa beradaptasi dengan new normal. Tetap tanamkan sikap waspada dengan menerapkan selalu protokol kesehatan.
"Namun Golkar juga mengingatkan dan wanti-wanti pemda dan seluruh masyarakat serta TNI dan Polri bahwa kita wajib menerapkan protokol kesehatan yang standar. Kita harus terap waspada tingkat tinggi dalam hal upaya pencegahan serta penegakan dan serius atas pelanggaran. Ini wajib dipegang teguh oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Suka tidak suka, kita harus hidup dalam kondisi new normal agar semua bisa berjalan," ujarnya.
Lebih lanjut, Basri mengatakan rumah ibadah sudah harus dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Serta harus juga diawasi oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI).
"Golkar juga menyarankan agar rumah ibadah mulai dibuka dengan pantauan dari DMI dan Dinas kesehatan, daripada sekarang juga kucing-kucingan dengan pengurus masjid dan musala. Bikin perjanjian dengan pengurus rumah ibadah agar mereka wajib menerapkan protokol kesehatan," katanya.
