Eks Hakim Agung: MA Harus Buka Celah Restorasi Justice Perkara terkait Nurhadi

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 20:02 WIB
Gayus Lumbuun
Gayus Lumbuun (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi ditahan KPK atas sangkaan korupsi Rp 46 miliar pengurusan sejumlah perkara di MA pada tingkat peninjauan kembali (PK). Perkara-perkara PK terkait dengan kasus Nurhadi pun menjadi sorotan.

"Saya hanya ingin menggarisbawahi Mahkamah Agung (MA) perlu memberikan solusi kepada perkara-perkara terkait Nurhadi yang sedang diusut KPK," kata mantan hakim agung Gayus Lumbuun saat berbincang dengan detikcom, Selasa (7/2/2020).

Nurhadi ditangkap bersama menantunya, Rezky Herbiyono (RHE) di wilayah Jakarta Selatan pada, Senin (1/6) malam, setelah buron selama hampir 4 bulan. Nurhadi bersama Rezky dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) dijerat sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Desember 2019.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Penerimaan tersebut terkait perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) pada 2010 di tingkat PK.

"MA harus membuka celah restorasi justice. Perlu memberikan pintu PK lagi," ujar Gayus.

Bila putusan yang berbau korupsi di tingkat pertama, itu masih bisa diperbaiki. Namun bila putusan itu beraroma tidak sedap di tingkat paling akhir, harus ada solusi nyata dari MA.

"Kalau itu perkara PK perdata, maka perlu diadili kembali oleh hakim agung yang benar-benar kredibel," tegas Gayus.

(asp/elz)