Respons PBNU soal Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 19:56 WIB
Satgas COVID-19 DPR RI menyambangi kantor PBNU (M Ilman Nafian/detikcom)
Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Ketua Satgas COVID-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad (M Ilman Nafian/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj turut mempertanyakan pembatalan pemberangkatan haji 2020 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Padahal, Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan haji 2020 batal atau tidak.

"Mendadak kemarin Kemenag membatalkan haji tanpa menunggu keputusan Saudi Arabia. Saudi Arabia belum memutuskan haji terselenggara atau tidak terselenggara, tahu-tahu Kementerian Agama sepihak membatalkan, katanya sampai batas akhir Mei ini mendesak," ujar Said di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah memiliki perencanaan dalam pelaksanaan haji dalam situasi terdesak sekalipun. Sebab, kata Said, pelaksanaan haji merupakan agenda tahunan.


"Kalau saya sih namanya pemerintah jalanin haji sejak zaman merdeka sampai sekarang tiap tahun nyelenggarain haji, masak nggak pinter-pinter. Artinya kalau begini, ya begini, kalau begini ya begini, kan harus ada (perencanaan)," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Satgas COVID-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang juga sedang berkunjung ke PBNU menjelaskan, penyelenggaraan haji di tengah pandemi ini akan menjadi sulit. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga bisa menjadi membengkak karena perlu ada physical distancing antarjemaah.

"Kemarin mengenai haji kami juga dikasih hitung-hitungan dari Menteri BUMN bahwa persiapan haji normal kemudian dalam suasana COVID ini berbeda persiapannya. Misalnya di pesawat, sampai dengan dua hari sebelum Menag mengumumkan, mohon maaf kami yang dorong setelah mendengar beberapa paparan pesawat, misalnya dengan physical distancing itu biaya yang dikeluarkan pasti berbeda jauh karena penumpang yang 150 cuma bisa 100," kata Dasco.


Selain itu, belum ada kejelasan pelaksanaan haji oleh Pemerintah Arab Saudi. Padahal, penyiapan katering, pemondokan, dan transportasi di Arab Saudi untuk jemaah itu perlu proses.

"Karena Pemerintah Arab Saudi juga belum jelas, nah sementara hitung-hitungan tadi dalam mempersiapkan katering pesawat, penginapan butuh proses," ucapnya.

(jbr/jbr)