ASN di Lingkungan Pemprov Bali Akan Kembali Ngantor 5 Juni 2020

Angga Riza - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 18:15 WIB
Gubernur Bali I Wayan Koster
Gubernur Bali I Wayan Koster (Angga Riza/detikcom)
Denpasar -

Gubernur Bali I Wayan Koster mengeluarkan surat edaran terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam tatanan kehidupan baru atau new normal life di instansi pemerintah. Surat edaran akan berlaku pada 5 Juni 2020.

"Dasar pelaksanaan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 COVID- 19, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah," kata Koster saat jumpa pers, Rabu (3/6/2020).

"Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha," sambung dia.

Peraturan tatanan kehidupan baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali ini diterbitkan agar tugas dan fungsi berjalan efektif serta memastikan mencegah dan penularan COVID-19 tetap diterapkan dalam pelayanan publik. Instansi atau unit kerja di naungan Pemprov Bali harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19.

"Pelaksanaan bagi pimpinan instansi atau lembaga unit kerja, antara lain ditentukan membentuk tim penanganan COVID-19 di masing-masing instansi atau lembaga unit kerja. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik, membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat kerja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan, menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses, serta hand sanitizer pada setiap pintu masuk ruangan," ujar Koster.

"Memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai dan PNS masyarakat yang dilayani agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan. Menyiapkan petugas untuk melakukan pengecekan suhu badan pada tempat yang ditentukan, mewajibkan pegawai dan masyarakat yang dilayani menggunakan masker," tambah Koster.

Koster menyampaikan pelayanan masyarakat juga harus memperhatikan pencegahan kerumunan dan penyelenggaraan pemerintahan agar memaksimalkan penggunaan media elektronik, seperti e-office, e-mail, video conference, dan sebagainya. Dan seluruh pimpinan instansi lembaga atau unit kerja wajib memastikan pegawainya tidak ada yang terinfeksi COVID-19.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2