KPK Soroti Capaian Penerimaan Pajak hingga Pengelolaan Aset DKI Jakarta

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 12:09 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Tak hanya soal optimalisasi pajak daerah, KPK juga mencatat masih ada sejumlah aset bermasalah di DKI. Permasalahan aset itu antara lain, aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, aset Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan atau Warisan Belanda (P3MB), rumah atau kendaraan dinas yang masih dalam penguasaan pensiunan, serta aset yang belum optimal pemanfaatannya.

Kepala Koordinator Wilayah III KPK Abdul Haris mengatakan, aset-aset bermasalah di DKI Jakarta tersebut nilainya mencapai ratusan triliun. Ia berharap permasalahan aset di DKI itu segera diselesaikan.

"Aset-aset ini dapat kita selesaikan baik secara perdata maupun secara pidana. Semoga kalaupun harus secara pidana, kita memiliki strategi agar dapat memenangkan perkara yang disidangkan. Diawali dengan pendokumentasian yang benar," kata Abdul Haris.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Jaya menjelaskan bahwa dari 1,8 juta bidang tanah masih terdapat 32.000 bidang tanah campuran milik pemerintah provinsi, kementerian, lembaga maupun umum yang belum selesai prosesnya. Ia juga mengingatkan pentingnya pemasangan papan bicara/tanda batas, termasuk dalam hal ini Pemda DKI.

"Diharapkan tahun 2021 seluruh bidang tanah terpetakan seluruhnya. Pemegang aset minimal menguasai tanahnya," ujarnya.

Kemudian, Kepala BPAD Pujiono menambahkan terkait data aset kendaraan operasional yang teregistrasi berjumlah 17.110 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68% atau 11.640 memiliki dokumen.

"Jumlah yang telah teridentifikasi sebanyak 4.458 dokumen, sisanya masih dalam proses identifikasi," ujarnya.

Selanjutnya, terkait penanganan aset eks asing atau P3MB, Pujiono mengakui memang belum optimal dan butuh waktu untuk mempelajari riwayat aset. Selain itu, kendala penanganan aset diantaranya pengelolaan fasum fasos belum terintegrasi antar SKPD sehingga menyulitkan koordinasi.

Dalam catatan KPK terkait aset tidak bergerak, data per 31 Desember 2019 menunjukkan baru 3.202 bidang tanah yang tersertifikasi atau 9,99% dari keseluruhan 32.039 bidang tanah yang dimiliki Pemda DKI. Capaian ini termasuk yang paling rendah di antara provinsi lainnya.

Untuk itu KPK memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Pemda DKI untuk mempercepat sertifikasi serta penertiban aset maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial. Rekomendasi KPK itu antara lain membentuk pokja penyelesaian aset bermasalah, penetapan Perda pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), identifikasi aset bersama seluruh OPD, koordinasi dengan BPN dan kejaksaan, kunjungan aset bermasalah, pemasangan papan bicara/tanda batas, identifikasi dan verifikasi fasum-fasos.

Halaman

(ibh/mae)