KPK Bakal Kembangkan Kasus Korupsi Nurhadi ke Dugaan Pencucian Uang

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 02 Jun 2020 17:40 WIB
KPK mengumumkan penangkapan tersangka kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar, eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.
Nurhadi (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

KPK menegaskan bakal mengembangkan kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK tak menutup kemungkinan Nurhadi juga bakal dijerat tindak pidana pencucian uang.

"Sekali lagi, itu sangat terbuka untuk dikembangkan ke TPPU (tindak pidana pencucian uang)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2020).

Ghufron mengatakan Nurhadi bisa saja dijerat pencucian uang selama ditemukan bukti adanya proses penyamaran atau penyembunyian asal-usul hartanya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Ia menyebut KPK bakal mendalami seluruh hasil barang bukti di kasus Nurhadi yang sempat jadi buron itu.

"Yang akan kami terus dalami berdasarkan hasil tangkapan terhadap DPO tersebut. Artinya sangat terbuka, keterbukaannya itu melihat bagaimana hasil-hasil pemeriksaan dan alat bukti yang kami kumpulkan," ujarnya.

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, ditangkap KPK pada Senin (1/6) di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Nurhadi dan Rezky langsung ditahan KPK selama 20 hari pertama.

"Penahanan rutan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 (dua puluh) hari pertama terhitung sejak 2 Juni 2020 sampai 21 Juni 2020 masing-masing di Rumah Tahanan KPK Kavling C1," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2020).

Nurhadi bersama Rezky Herbiyono (RHE) dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) dijerat sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Desember 2019.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Penerimaan tersebut terkait, pertama, perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) pada 2010.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK mengembangkan kasus Nurhadi ini ke dugaan pencucian uang. Ini disebabkan Nurhadi diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar selama menjabat Sekretaris MA.

"Sebab, selama ini beredar kabar bahwa yang bersangkutan memiliki profil kekayaan yang tidak wajar sehingga hal tersebut membuka kemungkinan uang yang didapatkan Nurhadi telah digunakan lebih lanjut untuk berbagai kepentingan pribadi. Maka dari itu, KPK harus menyangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung ini dengan pasal terkait tindak pidana pencucian uang," ungkap peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

(ibh/ear)