Anggota DPR Minta WHO Jelaskan Penanganan Buruh Migran Terimbas Corona

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 02 Jun 2020 12:59 WIB
Marwan Jafar
Marwan Jafar. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar mempersoalkan penanganan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap pekerja atau buruh migran asal Indonesia yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19). Marwan meminta WHO menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat Indonesia.

"Oleh sebab itu, WHO perlu memberikan penjelasan kepada negara dan rakyat Indonesia secara terbuka, jujur dan penuh tanggung jawab dalam sebuah forum di parlemen Indonesia terkait beberapa isu kontroversial dan krusial terkait isu pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan, baik sosial, ekonomi dan resistensi keamanan dan turbulensi politik agar keberadaan WHO kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat internasional, khususnya dari negara-negara anggota PBB," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).

Menurut Koordinator Independent Community for Peace and Hummanity itu, ada beberapa isu kontroversial dan krusial yang harus segera mendapatkan klarifikasi dari WHO. Salah satunya, sebut Marwan, tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal.

"Karena, data dari Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk Indonesia melalui UNFPA Representative, seperti pernyataan Jose Ferrari, Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia. Sekitar 70 persen korban perdagangan manusia berawal dari pengiriman TKI ilegal ke luar negeri," papar Marwan.

Anggota Komisi VI DPR itu juga meminta WHO menjelaskan mengenai penyebab mewabahnya Corona. Selain itu, menurut Marwan, WHO juga perlu menjelaskan standar mereka dalam menentukan kebijakan terkait penanganan pandemi Corona.

"WHO segera memberi penjelasan secara transparan, detail dan berbasis sains tentang isu pandemi COVID-19, baik terkait isu penyebab kemunculan, isu asal muasal penemuan dan penyebarannya hingga mewabah hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, dan standar yang digunakan dalam penentuan kebijakan menjadi pandemi dan isu terkait lainnya," tutur Marwan.

Berikut pernyataan lengkap Marwan Jafar:

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4