.webp)
PP Muhammadiyah angkat suara terkait webinar pemakzulan Persiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA). Muhammadiyah meminta kepada semua pihak tidak mencatut nama organinasinya saat menggelar diskusi yang berkaitan dengan politik.
"Saya tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dan diskusi tentang menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi COVID-19 apalagi di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh UU. Tetapi untuk topik yang seperti ini jangan membawa-bawa nama Muhammadiyah," ujar Ketua PP Muhammadiyah, Abbas Anwar dalam keterangannya di laman resmi Muhammdiyah seperti dilihat, Selasa (2/6/2020).
Anwar sangat menyesalkan digelarnya diskusi tersebut. Dia meminta semua pihak agar berkonsultasi dengan Muhammadiyah sebelum membahas diskusi yang membawa nama organisasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakannya hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat agar hal-hal yang akan mengganggu perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah ke depannya akan bisa dijauhi dan dihindari," tegas Anwar.
Simak video 'Sayangkan Pembungkaman Kampus, Din Syamsuddin: Itu Pembodohan Kehidupan Bangsa':
Diketahui, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MUHATAMA) mengelar webinar dengan tema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19' dengan Din Syamsuddin sebagai keynote speaker. Diskusi daring itu dilaksanakan pada Senin (1/6) kemarin.
Webinar tersebut kemudian diserang oleh Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando. Ade kemudian mengkritisi diskusi tersebut kepada PP Muhammadiyah.
"Isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah. Keynote Speakernya Din Syamsudin, si dungu yang bilang konser virtual Corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat," tulis Ade dalam akun Facebooknya, Senin (1/6).
Namun beberapa saat kemudian Ade mengatakan bahwa dirinya telah meminta maaf kepada PP Muhammadiyah. Dia menyadari acara tersebut bukanlah diselenggarakan oleh Muhammadiyah.
"Saya menyatakan permintaan maaf kepada PP Muhammadiyah karena ternyata PP Muhammadiyah memang menyatakan tidak merestui acara tersebut. Jadi acara tersebut membawa-bawa nama Muhammadiyah. Ternyata itu apa yang dilakukan organisasi tersebut MAHUTAMA itu sebetulnya semacam tindakan di luar sepengetahuan, di luar restu dari PP Muhammadiyah," kata Ade kepada wartawan, Selasa (2/6).
