Komisi III Harap Kasus Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia Peradilan

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 02 Jun 2020 11:24 WIB
Arsul Sani
Arsul Sani (Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)
Jakarta -

Komisi III DPR RI mengapresiasi kerja jajaran KPK yang berhasil menangkap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, tadi malam. KPK dinilai perlu diacungi jempol atas kerja penangkapan ini.

"Kasus Nurhadi ini termasuk kasus high profile karena yang bersangkutan dipersepsikan sebagai 'orang kuat' yang sulit disentuh penegak hukum, terutama sewaktu masih menjadi pejabat utama MA-RI," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).

"Apalagi untuk memeriksa anggota Brimob yang menjadi pengawal di rumah Nurhadi saja KPK kesulitan," sambung politikus PPP itu.

Namun anggota Komisi Hukum DPR RI ini meminta KPK tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja. Kasus yang saat ini disidik, kata Arsul, hendaknya menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus-kasus suap di dunia peradilan yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai praktik mafia peradilan.

"Meski bisa jadi istilah mafia ini tidak pas karena masih harus dibuktikan lebih lanjut," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Menurut Arsul, jika KPK berhasil mengembangkan kasus Nurhadi, ini akan membantu dunia peradilan untuk mendapatkan peningkatan kepercayaan. Bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari dunia bisnis dan investor, termasuk investor asing.

Nurhadi akhirnya berhasil ditangkap KPK. Eks Dia dibekuk setelah buron selama hampir empat bulan. Berikut sejumlah proses pencarian eks Sekretaris MA tersebut.Nurhadi akhirnya ditangkap KPK setelah jadi buron hampir 4 bulan. (Foto: dok detikcom)

Lebih lanjut Arsul menyatakan ikhtiar-ikhtiar MA dan lembaga peradilan jajarannya di bidang pelayanan publik berupa kemudahan berproses perkara dari tingkat pertama sampai di tingkat MA akan mendatangkan apresiasi yang lebih besar ketika praktik-praktik suap bisa dibersihkan dari dunia peradilan.

"Nah, karena itu, tidak mengherankan jika banyak elemen masyarakat juga berharap KPK tidak berhenti dalam kasus Nurhadi ini pada dugaan suap yang menyebabkannya menjadi tersangka," kata Arsul.

Selanjutnya
Halaman
1 2