Cegah Gelombang 2, Ketua MPR Ingatkan Hadapi New Normal dengan Tertib

Yudistira Imandiar - detikNews
Minggu, 31 Mei 2020 17:47 WIB
Bamsoet
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan dua konsekuensi dari pemberlakuan new normal. Menurutnya, new normal dapat menjadi momentum pemulihan kehidupan berkelanjutan, tapi di sisi lain dapat memicu gelombang kedua penularan COVID-19 jika gagal diterapkan dengan baik.

"Kedua konsekuensi itu ditentukan oleh perilaku masyarakat sendiri. Sedangkan peran aparatur pemerintah bersama TNI dan Polri di ruang publik sebatas menjadi faktor pendorong kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan new normal. Siapa pun tidak boleh meremehkan potensi ancaman dari COVID-19, sehingga kepatuhan pada protokol kesehatan bersifat mutlak," ungkap Bamsoet, dalam keterangannya Minggu (31/5/2020).

Oleh karena itu, Bamsoet mengajak masyarakat untuk menaati protokol kesehatan agar kondisi new normal dapat mengatasi dampak pandemi COVID-19.

"Sukses new normal menjadi pertanda keberhasilan masyarakat memutus rantai penularan COVID-19. Sebaliknya, jika new normal gagal, semua harus bergerak mundur lagi karena bergulat memerangi gelombang kedua penularan COVID-19," kata Bamsoet.

Kepala Bela Negara FKPPI mengatakan kegagalan new normal yang diterapkan di Seoul, Korea Selatan dapat dijadikan pelajaran. Hanya dua minggu setelah menerapkan new normal pada 6 Mei 2020, pemerintah Korsel memberlakukan lagi pembatasan sosial selama dua minggu di Seoul, mulai tanggal 29 Mei 2020 hingga 14 Juni 2020.

"Pembatasan sosial di Seoul kembali diberlakukan karena terjadi gelombang kedua penularan COVID-19 dari kluster baru yang terdeteksi ibu kota negara itu. Ruang publik di Korsel kembali ditutup, sedangkan sektor bisnis diminta lebih berhati-hati mengatur jam kerja. Pandemi gelombang kedua ini harus kita cegah agar tidak terjadi di Indonesia," jelas Bamsoet.

Oleh sebab itu, Bamsoet meminta masyarakat untuk berupaya menghindari pengalaman buruk warga Kota Seoul. New normal yang akan diterapkan di empat provinsi serta 25 kabupaten/kota, kata dia, mesti diikuti dengan komitmen dari masyarakat sehingga pemulihan kehidupan bisa terus berlanjut di tengah pandemi COVID-19.

"Saya yakin dan percaya bahwa setelah sekian lama merasakan ketidaknyamanan karena pembatasan sosial, semua elemen masyarakat tentu lebih memilih konsekuensi pemulihan kehidupan yang berkelanjutan. Pemulihan kehidupan berarti karyawan bisa mulai bekerja lagi, beribadah di rumah-rumah ibadah, pasar aktif lagi sebagai titik temu penjual dan pembeli, hingga peluang bagi anak dan remaja kembali ke sekolah atau kampus," ujar Bamsoet.

(akn/ega)