Petani Ubi Dihukum 1 Tahun Penjara karena Tebang Pohon di Bengkalis Riau

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 29 Mei 2020 19:52 WIB
Caucasian woman holding gavel
Ilustrasi pengadilan (Foto: dok. iStock)
Jakarta -

Petani ubi dari Bengkalis, Riau, Bongku (58), dihukum 1 tahun penjara. Bongku terbukti menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin.

"Menyatakan terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang," putus majelis PN Bengkalis sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Bengkalis, Jumat (29/5/2020).

Penebangan yang dimaksud dilakukan Bongku pada November 2019 di Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Tualang Muandau. Pohon yang ditebang adalah 10 pohon eukaliptus dan akasia. Rencananya, di atas tanah itu akan ditanam ubi untuk hidup sehari-hari.

Petugas keamanan yang memiliki izin pengelolaan lahan di lokasi itu kemudian menangkap Bongku dan melaporkan ke aparat kepolisian. Bongku akhirnya diadili dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.


"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bongku, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun serta denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan," ujar ketua majelis Hendah Karmila Dewi pada 18 Mei 2020.

Kasus ini menjadi ramai dibahas di lini masa. Salah satunya muncul petisi di Change.org yaitu #Bebaskanbongku Stop Kriminalisasi Masyarakat Adat! Hingga berita ini diturunkan, sudah ada 27.784 orang telah menandatangani petisi itu.

"Nggak adil untuk Pak Bongku, yang kesehariannya hanya berladang dan tidak pernah punya niat jahat untuk berbuat jahat. Hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 500 juta itu sangat berat. Punya uang dari mana Pak Bongku untuk bayar denda sebesar itu?" demikian bunyi petisi itu yang dibuat oleh Koalisi Pembela Hak Masyarakat Adat.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2