Pimpinan DPRD Usul Pemprov Sumut Bagi Kelas Sekolah New Normal Jadi Pagi-Sore

Ahmad Arfah - detikNews
Jumat, 29 Mei 2020 19:25 WIB
Rapat DPRD Sumut bersama Pemprov (Ahmad Arfah-detikcom)
Ilustrasi DPRD Sumut (Ahmad Arfah/detikcom)
Medan -

Pemprov Sumatera Utara (Sumut) diminta mengambil sejumlah langkah menjelang penerapan new normal di tengah pandemi Corona. Salah satunya, Pemprov disarankan membagi kelas pagi dan sore jika ingin sekolah-sekolah kembali dibuka.

"Harus ada langkah yang terbaik untuk menghadapi ini jika ingin dilaksanakan. Misalkan sekolah, kalau kembali dibuka, kan tidak bisa seperti saat belum ada Corona. Kelasnya harus diatur sebaik mungkin. Bisa dibuat penambahan kelas, misalkan pagi dan sore," kata Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Jumat (29/5/2020).

Harun mengatakan hal tersebut bisa mengurangi jumlah siswa di dalam satu ruangan. Namun, katanya, kebijakan tersebut bakal berdampak pada bertambahnya jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan.

"Agar memperkecil jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Tapi itu butuh tambahan tenaga. Hal inilah yang maksud saya perlu diperhatikan dengan sangat baik," jelasnya.

Selain itu, Harun menyarankan Pemprov memperkuat penelitian epidemiologi untuk melacak penyebaran virus Corona. Menurutnya, hal ini diperlukan sebagai acuan pelaksanaan new normal.

"Saya melihat penelitian epidemiologinya yang harus diperkuat. Jadi selama proses dari tanggap darurat menuju new normal bisa dilakukan itu (penelitian epidemiologi), hasilnya nanti yang menjadi acuan pelaksanaan new normal," ujar politikus Gerindra ini.

Harun juga meminta Pemprov melibatkan tokoh agama dalam persiapan pelaksanaan new normal. Menurutnya, tokoh agama dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang new normal.

"Untuk tahap ke sana (new normal) juga perlu penyampaian informasi awal ke masyarakat. Selain langsung dari pemerintah, baiknya melibatkan tokoh-tokoh agama karena tokoh agama ini menjadi bahagian penting yang turut didengar oleh masyarakat kita," tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan tiap kabupaten/kota harus membuat perda masing-masing untuk penerapan new normal. "Buat perda-perda di daerah untuk itu. Karena dari provinsi kan tidak bisa mengintervensi soal ini," ucapnya.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2