Anies Pangkas Tunjangan PNS DKI Kecuali Petugas Penanganan COVID-19

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 29 Mei 2020 16:38 WIB
Pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan. PNS di DKI Jakarta pulang lebih awal selama bulan puasa.
PNS DKI Jakarta (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Anies Baswedan memangkas tunjangan penghasilan PNS di wilayah Jakarta. Pemangkasan itu dalam rangka rasionalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19.

Hal itu tertuang dalam Pergub No 49 Tahun 2020 tentang rasionalisasi PNS dalam rangka penanganan Coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani Anies 19 Mei 2020.

Anies memangkas total 50 persen tunjangan. Sebesar 25 persen dari besaran tunjangan kerja daerah dan 25 persen lain berasal dari insentif pemungutan pajak daerah. Tunjangan transportasi bagi pejabat struktural juga tidak dibayarkan.

"TPP/TKD PNS/calon PNS dirasionalisasi sebesar 25 persen dari TPP/TKD pada kelas jabatannya. Insentif pemungutan pajak daerah dirasionalisasi sebesar 25 persen dari insentif pemungutan pajak daerah bersih yang diterima. Tunjangan transportasi bagi pejabat struktural juga tidak dibayarkan," tulis dalam pergub.

Pemangkasan itu dikecualikan bagi PNS yang bertugas terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Adapun yang dikecualikan di antaranya, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani COVID-19 di rumah sakit daerah dan puskesmas DKI, petugas pemulasaraan jenazah prosedur COVID-19.

Lalu, petugas pemakaman prosedur COVID-19 dan petugas yang terlibat langsung dalam penanggulangan wabah COVID-19.

Rasionalisasi itu dilakukan sejak April hingga Desember 2020. Keputusan ini berlaku sejak pergub diundangkan, yakni 1 April 2020.

Rugi Rp 40 T Akibat Corona, Anies Potong 50% Tunjangan PNS DKI:

(eva/zlf)