Anies: COVID-19 di Jakarta Melandai, tapi Dampak Akibatnya Belum Selesai

Gubernur DKI Anies Baswedan didampingi Wagub Riza Patria saat memberikan pesan untuk seluruh ASN di Pemprov DKI (Foto: Tangkapan Layar)

Jakarta -

Gubernur DKI Anies Baswedan berbicara mengenai dampak COVID-19 yang terlihat semakin nyata di balik melandainya wabah tersebut. Dampak itu, menurutnya, sangat dirasakan di sektor perekonomian.

"Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai sebagai krisis ekonomi, dan Jakarta adalah episenter pertama dan diawal-awal mayoritas kasus ada di Jakarta. Saat ini Jakarta sudah menunjukkan wabahnya melandai, tapi masalahnya belum selesai, dan segala pembatasan yang selama ini kita lakukan bersama-sama, membawa dampak yang amat nyata di kota kita," kata Anies dalam keterangannya yang ditayangkan di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (29/5/2020).

Anies menyebut anggaran Pemprov DKI saat ini turun Rp 40 triliun akibat relokasi anggaran untuk fokus pada penanganan COVID-19. Penurunan tersebut disebut pertama kalinya dalam sejarah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 T menjadi Rp 22,5 T, tinggal 45 persen. Anggaran kita turun dari Rp 87,9 T menjadi Rp 4,2 T, tinggal 53 persen. Belum pernah dalam sejarah Pemprov DKI kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 T," ujarnya.

Untuk menutupi dampak itu, Anies mengambil konsekuensi dengan merelokasi anggaran diberbagai sektor. Kecuali anggaran yang diprogramkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil, tidak ada pilihan. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus relokasi, kita harus lakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor, belanja langsung ataupun belanja tidak langsung, semua mengalami pemangkasan dan pemangkasanya drastis," katanya.

"Di balik pemangkasan itu semua, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan, anggaran sebesar Rp 4,8 T untuk rakyat prasejahtera tak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya 188 M sekarang menjadi Rp 5 T ini adalah untuk penanganan kesehatan dampak sosial ekonomi bantuan sosial terkait dengan COVID-19," lanjut Anies.

Anies juga memastikan tidak akan ada penghentian tenaga bantuan PJLP. Pemprov DKI tetap menjaga peran para petugas PJLP.

"Tapi semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI, termasuk 120 ribu tenaga PJLP kontraknya tidak dihentikan, pemprov tetap menjaga peran sebagai pemberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta," ucapnya.

Selain itu, Anies menyebut tahun ini tidak akan ada pembangunan infrastruktur baru kecuali terkait dengan penanggulangan banjir. Pemangkasan di beberapa sektor itu ditujukan untuk fokus terhadap penanganan COVID-19.

"Dan tahun ini, tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait dengan penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor, semua difokuskan pada penanganan COVID, dampak turunannya, dan semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta," ujarnya.

Di balik adanya dampak ini, Anies meminta seluruh ASN di Pemprov DKI tetap bekerja sesuai bidangnya. Tidak ada yang mengeluhkan kondisi saat ini.

"Katakan pada semua, ya anggaran kita turun, ya pendapatan kurang, ya TKD berkurang tapi kita tetap penuh komitmen untuk terus bekerja bagi rakyat Jakarta, jangan luntur, jangan goyah jangan lesu, tunjukkan di depan keluarga, kolega, di depan kita semua dalam kondisi cobaan seperti ini ASN Jakarta tangguh," kata Anies.

"Perintah untuk semuanya. Segera bergerak di bidang masing-masing untuk mengembalikan kondisi kesejahteraan rakyat! Ini fokus kita! Itu tanggung jawab kita! Itu sejarah yang kita torehkan untuk Ibu Kota dan itulah sikap Pemprov DKI Jakarta. Harap dicamkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," sambung Anies.

Halaman 1 2

Selanjutnya