Tantangan Bawaslu soal Penegakan Hukum Pilkada 2020 Saat Pandemi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 20:31 WIB
Ketua Bawaslu, Abhan
Ketua Bawaslu Abhan (Alfons/detikcom)
Jakarta -

Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Corona (COVID-19) harus tetap dilaksanakan dengan protokol ketat pencegahan virus Corona. Bawaslu mengungkapkan ada tantangan penegakan hukum soal pilkada pada beberapa kasus apabila menggunakan metode daring.

"Berikutnya kendala di perspektif Bawaslu soal penegakan hukum pemilihan. Ini apalagi di UU 10/2016 soal waktu penanganan pelanggaran ini sangat pendek, 3 ditambah 2, 5 hari, kita butuh klarifikasi," kata Abhan dalam diskusi daring bertajuk 'Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020', Kamis (28/5/2020).

Abhan mencontohkan, semisal ada proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang membutuhkan klarifikasi, Bawaslu meminta pemeriksaan dilakukan secara daring. Akan menjadi kendala saat pihak yang akan dimintai klarifikasi tak memiliki akses internet. Dengan demikian, terpaksa pihak yang akan dimintai klarifikasi harus mendatangi kantor Bawaslu setempat.

"Contoh, seandainya ada laporan dugaan pelanggaran, harus sampai proses misalnya dugaan pidana, kami harus melakukan klarifikasi kepada pihak. Seandainya para pihak kita undang tidak juga mau datang alasan karena COVID, 'Siapa yang bisa menjamin, kalau saya datang ke Bawaslu, saya aman dari COVID'. Padahal kami butuh keterangan mereka. Kalau misalnya kami harus lakukan dengan daring, persoalan adalah juga apakah orang yang akan kami klarifikasi itu punya fasilitas bisa daring," ujar Abhan.

Tantangan lainnya, diungkapkan Abhan, adalah proses pembuktian pada saat sidang penyelesaian sidang sengketa. Abhan mengatakan Bawaslu berencana melakukan perubahan dalam aturan terkait proses penyelesaian sengketa di tengah pandemi COVID-19.

"Ada kewenangan kami di penyelesaian sengketa. Proses itu juga harus dilakukan dengan sidang ajudikasi. Ini juga harus menghadirkan kedua belah pihak. Memang kami akan desain, semalam sudah diskusi juga. Ada semacam revisi soal mekanisme penyelenggaraan pelanggaran di tengah COVID dan juga mekanisme penyelesaian sengketa proses di tengah COVID," tutur Abhan.

Abhan mengatakan, di sistem peradilan umum, hakim di pengadilan masih membutuhkan pertemuan fisik saat agenda sidang pembuktian karena dibutuhkan pengecekan keaslian dokumen, sehingga tidak bisa dilakukan dengan sidang secara daring. Abhan berharap pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 tidak mengurangi kualitas demokrasi.

Selanjutnya
Halaman
1 2