.webp)
PKS menggalang dana hingga Rp 68,9 miliar untuk membantu warga yang terdampak pandemi virus Corona. Bantuan itu juga diberikan kepada WNI di luar negeri.
"Alhamdulillah, PKS telah menyalurkan bantuan untuk penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia, bahkan untuk WNI di LN (luar negeri), senilai Rp 68,9 miliar per Selasa (25/5/2020) pukul 09.00 WIB," kata Ketua Gerakan Nasional Tanggap Bencana (Genta) PKS Naharus Surur dalam keterangannya, Kamis (28/5).
Naharus mengatakan Presiden PKS Sohibul Iman sejak awal pandemi telah menyeru kader dan simpatisan PKS membantu rakyat yang terdampak virus Corona. Kader PKS yang menjadi anggota DPR dan DPRD juga memotong gaji untuk membantu penanganan COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Naharus menyebut bantuan yang diberikan berupa APD hingga masker yang disalurkan melalui PB IDI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta bantuan sembako untuk pengemudi ojek online, buruh, petani, mahasiswa, guru ngaji, dan marbut masjid. PKS juga melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah ibadah.
"Bantuan-bantuan terkait COVID-19 itu diberikan tanpa membedakan latar SARA maupun pilihan politik. Bahkan relawan PKS juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan bukan hanya untuk masjid, tapi juga untuk gereja dan vihara," ujarnya.
Menurut Naharus, PKS akan terus berusaha membantu masyarakat yang terdampak pandemi ini. Naharus menekankan pentingnya gotong royong dalam menghadapi pandemi dan menyebut PKS akan membantu pemerintah melaksanakan kewajiban untuk rakyat.
"Menghadapi COVID-19 ini seperti lari maraton, perlu energi lama sehingga kita harus pintar-pintar mengatur energi. Insyaallah komitmen PKS akan terus terjun memberikan bantuan hingga pandemi ini selesai," ungkap Naharus. Menurut Naharus, PKS akan terus berusaha membantu masyarakat yang terdampak pandemi ini. Naharus menekankan pentingnya gotong royong dalam menghadapi pandemi dan menyebut PKS akan membantu pemerintah melaksanakan kewajiban untuk rakyat.
"Semoga itu dapat membantu meringankan beban, dan menyemangati warga serta pihak lain untuk membantu, juga untuk membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada rakyat Indonesia," pungkasnya.
(azr/hri)
