Situasi Pandemi, Pemerintah Diminta Libatkan RT/RW Kendalikan Arus Balik

Petugas gabungan perketat pemeriksaan penumpang dari luar kota yang tiba di Stasiun Gambir. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona. — Foto ilustrasi (Pradita Utama/detikcom)

Jakarta -

Perusahaan pengelola jalan tol, Jasa Marga, mencatat lebih dari 465.000 kendaraan melintas meninggalkan Jakarta selama satu pekan jelang Hari Raya Idul Fitri. Arus keluar Jabodetabek pun masih terjadi pada hari pertama Lebaran. Jasa Marga mencatat ada 37.878 kendaraan meninggalkan Jakarta.

Angka ini belum diakumulasikan dengan gelombang arus mudik dalam masa awal pembatasan sosial berskala besar diberlakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan kota-kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Bogor.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah Idul Fitri diperkirakan para pemudik akan kembali ke Jakarta dan kota-kota sekitarnya seiring dengan rencana pelonggaran aturan PSBB. Pemerintah mengagendakan membuka pusat-pusat perbelanjaan pada minggu pertama Juni mendatang sebagai salah satu skenario pemulihan ekonomi nasional.

Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyatakan pemerintah harus mengambil kebijakan yang tegas untuk mengendalikan arus balik ini. Kegagalan pengendalian berpotensi mengakibatkan penyebaran COVID-19 semakin lama.

"Saat perekonomian Jakarta dibuka, para pekerja sektor informal yang pasti akan berbondong-bondong lagi ke Jakarta. Belum lagi para pemudik yang berhasil lolos mulai seminggu sebelum Lebaran. Kalau tidak dikendalikan pasti akan muncul gelombang kedua," ujar Trubus pada wartawan, Selasa (26/5/2020).

Untuk mencegah arus balik, menurut Trubus perlu pengawasan berjenjang di daerah, mulai tingkat rukun tetangga, rukun warga, hingga pemerintah desa di daerah asal para pemudik.

"Namun jika ternyata para pemudik ini tetap nekat kembali, maka Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah wilayah sekitarnya yang harus siaga. Apalagi pengetatan penjagaan di jalan-jalan tikus kan terbilang sulit," ujar Trubus yang juga pengajar di Universitas Trisakti, Jakarta itu.

Pemprov DKI Jakarta harus memberdayakan RT dan RW untuk mendata para warga yang baru pulang dari kampung halaman. "Aktifkan keterlibatan masyarakat dengan RT/RW sebagai ujung tombak," katanya.

Trubus memberi catatan di sejumlah tempat pendataan tersebut akan menemui kendala. Seperti misalnya pada apartemen, rumah susun, dan permukiman padat penduduk.

"Kadang-kadang juga pemilik kos atau kontrakan enggan untuk terbuka melaporkan. Karena situasi seperti ini untuk mencari penyewa kontrakan memang tidak mudah," ujarnya.

Data para warga yang kembali dari mudik ini kemudian diserahkan ke kelurahan atau kecamatan. Pemerintah pun harus segera memindahkan mereka yang terdata ke tempat karantina.

"Karantina ini wajib. Pemerintah harus tegas menegakkan aturan. Jangan sampai lengah. Jangan sampai ada kecemburuan masyarakat yang tidak bisa pulang karena mematuhi larangan. Sementara yang mudik bisa kembali ke Jakarta degan mudah dan mendapat perlakuan yang enak," ujar Trubus.

Halaman 1 2

Selanjutnya