MK Putuskan Tiap Pemda Tidak Wajib Miliki KPAI Daerah

Andi Saputra - detikNews
Sabtu, 23 Mei 2020 11:47 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar setiap Pemda memiliki KPAI Daerah. Permohonan ini diajukan oleh KPAI Pusat.

Dalam permohonannya, KPAI meminta setiap Pemda wajib memiliki KPAI Daerah. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 74 UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

KPAI meminta ayat di atas diubah dengan mewajibkan tiap Pemda memiliki KPAI Daerah. Menurut KPAI, dengan tidak disebut KPAI Daerah di dalam UU, menjadikan KPAI terhalang secara normatif melakukan pemajuan atau sosialisasi hak anak yang menimbulkan kesenjangan informasi, pengetahuan, dan edukasi hak-hak anak kepada masyarakat. Maka, upaya pencegahan pelanggaran hak-hak anak melalui pengawasan hak anak tidak optimal.

Tapi permohonan KPAI menemui jalan buntu.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan, pertama, permohonan Pemohon X tidak dapat diterima. Kedua, menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya," ucap Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar Putusan Nomor 85/PUU-XVII/2019 sebagaimana dikutip dari website MK, Sabtu (23/5/2020).

MK berpendapat poin penting dari ketentuan tersebut adalah frasa 'untuk mendukung pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah' apakah untuk melaksanakan dukungan tersebut akan dibentuk dalam kelembagaan tersendiri atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Karena UU Perlindungan Anak menyerahkan sepenuhnya pembentukan kelembagaan tersebut kepada pemerintah daerah.

Pembentukan kelembagaan apa pun di daerah harus merujuk pada seluruh regulasi yang terkait dengan pembentukan lembaga, organ atau perangkat di daerah agar tidak terjadi proliferasi kelembagaan sebagaimana pernah terjadi di era awal pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

"Terlebih jika lembaga-lembaga tersebut kemudian saling bertumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka tujuan pembentukan lembaga tidak akan optimal yang pada akhirnya bermuara pada pemborosan keuangan negara," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum putusan.

Selanjutnya
Halaman
1 2