Marak Beredar Merek Palsu Hand Sanitizer-Masker, Ini Langkah Kemenkum HAM

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 22 Mei 2020 11:12 WIB
Poster
Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Makin maraknya peredaran barang-barang palsu terkait produk di bidang kesehatan akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik. Produk kesehatan itu seperti hand sanitizer hingga masker yang beredar di publik saat pandemi virus Corona baru (COVID-19).

"Adapun salah satu modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan menggunakan merek dagang dan desain kemasan yang memang sudah dikenal luas oleh masyarakat di pasaran. Produk itu antara lain meliputi hand sanitizer dan masker," kata Kasubdit Penindakan dan Pemantauan Ditjen Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkum HAM Ronald Lumbuun dalam sebuah webinar, Jumat (22/5/2020).

Para pelaku usaha antusias ketika mengetahui bahwa Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum HAM juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual yang dapat melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual berdasarkan pengaduan dari pemegang hak kekayaan intelektual.

"Kendati delik yang ada bersifat delik aduan, tidak menjadikan Penyidik DJKI bersikap pasif, melainkan selalu melakukan berbagai inovasi, di antaranya melakukan pemantauan yang hasilnya akan dijadikan informasi awal bagi pemilik kekayaan terdaftar untuk melakukan pengaduan kepada DJKI," papar Ronald.

Hal itu dibuktikan dalam kurun Januari-Mei 2020, Penyidik PNS DJKI sudah melakukan 138 penindakan. Mayoritas adalah penindakan Pelanggaran Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Dalam Sistem Elektronik sebanyak 134 kasus.

Selain itu, kasus pelanggaran hak cipta di Pekanbaru, pelanggaran hak cipta di Dumai, pelanggaran merek di Jakpus yang masing-masing 1 kasus. Juga melakukan pembukaan kembali (normalisasi) konten dan/atau hak akses pengguna terhadap sebuah website.

"Adapun pemantauan dilakukan terhadap tiga dugaan kasus pelanggaran merek dan desain industri pada situs belanja online pada produk hand sanitizer, masker, dan APD. Serta 1 kasus pelanggaran hak cipta lagu di Jakut," beber Ronald.

Dalam kesempatan tersebut, Ronald Lumbuun juga menegaskan perihal Komitmen PPNS DJKI yang akan selalu berupaya untuk bergerak cepat. Bahkan, Ronald menegaskan, harus dapat lebih cepat dari pergerakan pandemi COVID-19 dalam melakukan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.

"Semangat inilah yang selalu ditekankan oleh Bapak Direktur Penyidikan Brigjend Pol Edison Sitorus kepada kami seluruh personel PPNS yang ada di lingkungan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, DJKI dalam memberikan pelayanan kepada publik, khususnya dalam melakukan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual," kata Ronald.

(asp/dhn)