Mendes Tak Benarkan Aksi Warga Bakar Kantor Desa: Saya Minta Dimusyawarahkan

Tiara Aliya A - detikNews
Kamis, 21 Mei 2020 20:19 WIB
Abdul Halim Iskandar (Andhika/detikcom)
Foto: Mendes-PDTT Abdul Halim Iskandar (Andhika/detikcom)
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar tidak membenarkan tindakan warga desa yang membakar kantor desa di Jambi terkait persoalan bantuan langsung tunai (BLT). Halim meminta persoalan diselesaikan secara musyawarah.

"Jadi saya minta apa pun permasalahannya, musyawarahkan. Desa itu punya kearifan lokal. Warga desa sudah terbiasa dengan musyawarah jangan main kasar. Apapun lah masalah apapun ada bakar balai desa apa pun, nggak boleh. Jadi apa pun yang dilakukan oleh siapa pun dengan cara seperti itu nggak boleh terjadi," ujar Halim saat dihubungi, Kamis (21/5/2020).



Peristiwa itu terjadi di kantor Desa Air Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi. Halim juga mengingatkan akan sanksi yang diberikan jika kepala desa atau perangkatnya terbukti bersalah.

"Bisa sanksi itu, jelas sanksi. Itu jelas salah," ujar Halim.



"Sekarang begini, Anda berhak dapatkan hasil musdes terus saya kepala desa nggak dikasihkan, malah dikasihkan orang lain. Kan pelanggaran itu. Jadi Anda berhak namanya muncul di musdes khusus, Anda dinyatakan berhak dapatkan BLT-DS. Saya sebagai kepala desa nggak melaksanakan itu. Haknya Anda dikasihkan orang lain, ya pelanggaran berat. Karena musdes itu forum tertinggi di desa mbak. Jadi kayak paripurna DPR," lanjutnya.

Berdasarkan laporan yang didapat, Halim menduga ada kemungkinan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa. Karena, kata Halim, apabila hasil musdesus dijalankan dengan benar, hal seperti ini tidak akan terjadi.

"Ini kayaknya musdesus dijalani, tapi ada realisasi nya tidak sesuai. Misalnya, nama sampeyan masuk di musdesus, tapi enggak dapat. Nama saya tidak ada di musdesus, tapi saya dapat. Itukan tidak sesuai. Dalam upaya melakukan klarifikasi oleh ketua BPD, kepala desa beserta perangkat desa tidak hadir. Kemudian itu yang menjadi panas," katanya.

(dkp/dkp)