FKM UI: PSBB Tak Perlu Dicabut tapi Dilonggarkan-Diketatkan

Danu Damarjati - detikNews
Rabu, 20 Mei 2020 23:56 WIB
Petugas memeriksa penumpang di dalam kendaraan yang melintas di Posko Check Point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/4/2020). PSBB diterapkan di Padang dan kabupaten/ kota lain di provinsi itu mulai Rabu (22/4/2020) hingga 5 Mei 2020 untuk menghentikan penyebaran COVID-19, diantaranya dengan membatasi aktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker serta pembatasan jumlah penumpang kendaraan roda empat dan roda dua.
Foto ilustrasi PSBB (Iggoy el Fitra/Antara Foto)
Jakarta -

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan virus Corona tidak akan hilang, penemuan vaksinnya juga masih lama. Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) berpendapat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak perlu dicabut, melainkan dilonggarkan atau diketatkan saja sesuai perkembangan wabah di suatu wilayah.

"Pembatasan sosial ini mungkin tidak akan pernah dicabut," kata epidemiolog FKM UI Pandu Riono dalam webinar publik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (20/5/2020).

Pandu lebih memilih menyebut istilah 'pembatasan sosial' ketimbang PSBB karena tidak semua daerah menerapkan PSBB yang mensyaratkan izin dari Kementerian Kesehatan. Justru, menurut Pandu, pembatasan sosial berbasis kesadaran komunitas lebih efektif ketimbang PSBB.

"Ini perlu dipertahankan supaya pembatasan sosial nantinya berbasis komunitas," kata Pandu.

Belakangan ini, terjadi keriuhan penggunaan istilah terkait PSBB, yakni pelonggaran PSBB atau pengurangan PSBB. Menurut Pandu, istilah 'pelonggaran' lebih tepat digunakan. Bila nanti kondisi suatu wilayah sudah benar-benar layak untuk dilonggarkan, maka pembatasan sosial perlu dilonggarkan. Namun bila di kemudian hari wilayah tersebut kembali dilanda wabah COVID-19, pembatasan sosial perlu diperketat kembali.

"Dalam keadaan kita belum mengakhiri pandemi, kita akan banyak sekali melakukan pengetatan dan pelonggaran," kata Pandu.

Selanjutnya
Halaman
1 2