Barang KW Banjiri Pasar, Mengapa Produsennya Susah Ditangkap?

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 20 Mei 2020 17:30 WIB
ilustrasi kejahatan kriminal perampokan pembunuhan pemerkosaan pencopetan
Foto: Ilustrasi kejahatan. (Andi saputra/detikcom).
Jakarta -

Di masa pandemi virus Corona (COVID-19), banyak merek palsu atau barang KW beredar di masyarakat seperti hand sanitizer. Mengapa produsennya susah ditangkap?

Bukan hanya hand sanitizer saya yang dipalsukan. Jauh sebelumnya, barang KW juga kerap membanjiri pasar Indonesia. Seperti tas, sepatu, jam tangan hingga piranti lunak komputer.

"Bukannya kami tidak tahu di mal tertentu banyak barang palsu. Kami tahu. Tapi, sama-sama kita ketahui, itu semua delik aduan," kata Kasubdit Penindakan dan Pemantauan Ditjen Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkum HAM, Dr Ronald Lumbuun dalam sebuah webinar siang ini, Rabu (20/5/2020).

Peraturan yang dimaksud yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di Pasal 100 diberikan ancaman hukuman bagi pemalsu merek dengan penjara maksimal 5 tahun penjara. Bahkan, bila barang palsu itu mengakibatkan kematian bisa dikenakan hukuman 10 tahun penjara.

Namun, aturan pemalsuan merek dikunci di Pasal 103 UU 20/2016 yaitu delik aduan. Pasal itu berbunyi:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Aduan ini hanya bisa dilakukan oleh pemegang merek semata. Karena delik aduan, maka pemerintah tidak bisa inisiatif melakukan penindakan terhadap pedagang atau produsen barang palsu.

"Kami selama ini ada pemantauan. Kami laporkan kepada pihak-pihak pemegang merek. Lalu menyurati dan menunggu respon kepada mereka," ujar Ronald dalam webinar dengan tema 'Bagaimana Sanksi Bagi Pemalsu Produk di Masa Pandemi Covid-19 Ini?' itu.

Sebuah studi yang dilakukan oleh kampus Universtas Pelita Harapan (UPH) menemukan dari 110 putusan pengadilan tentang kasus merek, hanya 8 putusan dengan terdakwa produsen barang palsu. Atas temuan itu, Ronald meminta kepada para pemegang merek untuk mengadu atas kerugian yang dialaminya sehingga Ditjen KI bisa mengusut kasus itu sampai ke produsen.

"Mengapa para produsen enggan mengadu? Banyak sebab. Seperti barang palsu yang beredar di masyarakat harganya tidak sebanding dengan yang asli," paparnya.

Ronald mencontohkan tas asli bisa mencapai harga Rp 100 jutaan sampai miliaran rupiah. Tapi yang palsu dan beredar di pasar harga ratusan ribu rupiah. Sehingga produsen belum merasa terancam dengan barang palsu itu karena tidak menggerus market mereka.

"Namun bukan berarti kami diam. Kami terus berusaha keras untuk mengusut berbagai pemalsuan merek itu," pungkas Ronald.

(asp/elz)