.webp)
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar mengusulkan agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat buku pedoman mengenai penanggulangan virus Corona. Marwan menilai buku tersebut akan berguna jika nantinya bencana non-alam seperti pandemi Corona kembali melanda Indonesia.
"Selain secara formal melapor kepada Presiden, saya menyarankan Gugus Tugas COVID-19 harus punya catatan rinci atau mendetail mengenai proses penanganan yang mereka kerjakan, termasuk peluang dan tantangan-tantangannya di lapangan, baik di sisi distribusi peralatan, ketersediaan SDM, koordinasi antarbagian dan sebagainya," kata Marwan kepada wartawan, Rabu (20/3/2020).
"Yang pasti, gunanya nanti agar dibuat menjadi buku pedoman (handbook) untuk panduan menangani bencana atau musibah yang mungkin akan ada," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marwan menilai pembuatan buku tersebut bisa dimulai saat ini meskipun pandemi Corona di Tanah Air belum usai. Buku tersebut, sebut dia, harus komprehensif, tak hanya aspek menjelaskan penanganan.
"Kita cermati pengalaman pihak China misalnya, betul-betul mempelajari hal itu dengan baik. Maka, mereka sangat siap menghadapi dan menangani COVID-19. Hampir pasti mereka belajar keras dari kasus wabah virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), virus MERS (Middle East Respiratory Syndrome) maupun wabah virus Ebola sebelumnya," paparnya.
"Kelompok Zenjiang di China misalnya, dengan sponsor trilyarder Jack Ma kita tahu sudah menerbitkan buku pedoman rincian catatan pengalaman mereka setebal 68 halaman tentang proses menangani COVID-19," sambung Marwan.
Anggota Komisi VI DPR itu menambahkan, kalau pengalaman penanganan COVID-19 tidak dicatat, Indonesia akan selalu memulai dari nol lagi setiap kali bencana serupa muncul. Karena itu, menurut Marwan, penting sekali mencatat semua proses penanganannya secara detail.
"Termasuk hambatan-hambatan di lapangan, serta kelancaran dan cara-cara baru yang ditempuh di luar pakem. Juga agar pengalaman langka tersebut dapat dievaluasi oleh semua pihak yang terlibat dan sangat berkepentingan mulai dari unsur pemerintah, para peneliti, kalangan farmasi, kedokteran, perguruan tinggi hingga kalangan warga masyarakat," tutur Marwan.
(zak/fjp)
