MK Akan Musyawarah Hakim Bahas Nasib Permohonan Uji Materi Perppu Corona

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 20 Mei 2020 14:01 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Foto: Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)

Sementara itu, kuasa hukum MAKI, Kurniawan Adi Nugroho meminta agar pemerintah menyertakan bukti Perppu Corona yang telah disahkan menjadi undang-undang. Serta meminta pemerintah menyertakan surat fisik dari DPR kepada pemerintah terkait perundangan Perppu menjadi undang-undang.

"Kami mengajukan permohonan kepada Yang Mulia majelis hakim untuk memerintahkan kepada pihak termohon menghadirkan bukti bukti itu sehingga dari situ akan kelihatan apakah memang benar bahwa Perppu itu sudah diundangkan atau tidak jadi tidak hanya sekedar statement semata," kata Kurniawan.

Sementara itu pihaknya menyerahkan kepada majelis hakim konstitusi terkait dengan kelanjutan permohonan uji materinya.

"Terkait apakah ini akan dilanjutkan atau tidak dari pemohon nomor 24 menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk diberikan putusan," ujar Kurniawan.


Diketahui sedikitnya 3 pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Din Syamsuddin serta Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.

Dalam perjalanannya, Perppu Corona telah disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR (12/5) lalu. Akibat keputusan DPR itu, satu dari tiga pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mencabut gugatannya di MK.

Sementara itu aktivis Damai Hari Lubis telah mencabut gugatannya. Sedangkan dua gugatan lain yang dimohonkan oleh MAKI dan kawan-kawan serta Din Syamsuddin Amien Rais dan kawan-kawan tetap dilanjutkan.

Para pemohon uji materi menilai COVID-19 tidak termasuk dalam kegentingan memaksa dan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN perubahan, bukan melalui perppu. Selain itu, pemohon menyoroti Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena dianggap bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi.


(yld/gbr)