.webp)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, saat ini ada 46.174 desa yang sudah menyelesaikan musyawarah desa (musdes) terkait penyaluran BLT dana desa. Dari jumlah tersebut, Halim mengatakan BLT sudah tersalurkan di 12 ribu lebih desa.
"Alhamdulillah, sudah lumayan ada percepatan dan hari ini data terbaru, BLT Desa yang sudah cair itu ada 12.829, jadi 24 persen dari total desa yang sudah disalurkan dana desanya. Jadi alhamdulillah lumayan percepatannya. Jadi 15 persen bagaimana disinggung Bapak Presiden," ujar Halim dalam video conference, Senin (18/5/2020).
Kini ada 33.345 desa yang masih menunggu proses pencairan. Halim mengatakan 33.345 desa itu sudah melakukan musdes dan menetapkan calon penerima bantuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Calon keluarga penerima manfaat sudah siap sejumlah di 46.174 desa atau 84% sedangkan yang sudah salur 24 persen 12.829, sementara desa yang telah musdes khusus dan telah menetapkan calon penerima itu 33.345 desa. Jadi belum menyalurkan itu 33 ribu. Jadi dari 46 yang sudah salur 12 ribu yang belum salur 33 ribu, nah ini yang kemudian memang Bapak Presiden ingin terus dilakukan percepatan," ucapnya.
Halim menjelaskan, alasan adanya kesenjangan desa yang sudah menerima BLT dan yang belum karena masalah integrasi data. Selain itu, kesenjangan itu terjadi karena harus ada persyaratan pengesahan Bupati/Wali Kota.
"Nah kesenjangan ini disebabkan oleh integrasi data yang dilakukan di kabupaten/kota sekaligus itu menjadi salah satu syarat untuk penyaluran BLT Desa. Karena memang tidak mudah untuk menghindari overlaping," katanya.
Untuk mempercepat proses penyaluran, Halim mengeluarkan Instruksi Mendes Nomor 1 Tahun 2020 yang menekankan dana desa harus segera disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Dengan Instruksi Mendes ini, Bupati/Wali Kota tidak harus melakukan pengesahan.
"Kita mengeluarkan Instruksi Mendes Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 15 Mei, menekankan bahwa dana desa harus segera disalurkan sebelum lebaran, tanpa menunggu pengesahan dari bupati wali kota. Nah kenapa ini kita lakukan? Ini untuk percepatan bagi 30.762 desa yang sudah musdessus sebelum 9 Maret. Jadi ada 30.762 desa yang sudah selesai tapi terhambat aturan untuk sinkronisasi di kabupaten," ujarnya.
"Sementara aturan itu kita batasi di dalam permendes, kita batasi selambat-lambatnya lima hari kerja. Nah 30.762 desa ini sudah melampaui 5 hari kerja. Makanya kita keluarkan sudah ga usah nunggu pengesahan. Langsung aja salurkan. Supaya apa? Supaya tersalurkan terjadi percepatan. Kasian rakyatnya wong sudah didaftar lama kok nggak segera cair," sambungnya.
Halim lantas mengungkapkan lima provinsi teratas yang sudah menyalurkan BLT dana desanya yaitu Bangka Belitung, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Sementara, lima provinsi terbawah yang paling sedikit menyalurkan BLT dana desanya yaitu Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Aceh.
"Kalau dilihat tingkat provinsi, provinsi dengan penyaluran presentase BLT dana desa yang sudah hampir seluruh desa cair. Bangka belitung, Bali, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Sedangkan yang penyaluran BLT dana desanya paling rendah itu adalah Banten, Banten itu baru lima desa kalau tidak salah. Padahal musdesnya banyak baru lima desa yang disalur, musdesnya sudah berapa itu? Hampir 50 persen. Tapi yang salur baru 5 desa. Kemudian Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Aceh. Ini kita ambil lima terbanyak dan terendah," tandasnya.
