Anies: Jangan Ada Mudik Lokal, Yang Boleh Mudik Virtual

Herianto Batubara - detikNews
Sabtu, 16 Mei 2020 15:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadiri HUT Dinas Gulkarmat ke-101 Provinsi DKI Jakarta. Ia menjadi inspektur upacara di acara itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Menanggapi istilah mudik lokal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons dengan meminta semua tetap di rumah. Dia menyatakan, selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait pandemi Corona (COVID-19), yang diperbolehkan hanyalah mudik virtual.

"Jangan ada mudik lokal, yang boleh adalah mudik virtual," kata Anies dalam rilis resmi Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

Anies mengimbau agar warga tetap mengurangi kegiatan di luar rumah dan selalu menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Dengan begitu, penularan COVID-19 bisa terus ditekan.

"Kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah, tidak bepergian, apalagi menjelang masa yang banyak hari liburnya. Ini adalah momentum kita menjaga untuk tetap berada di rumah," tegasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Pergub Nomor 47 Tahun 2020. Pergub ini mengatur mekanisme perizinan bagi penduduk Jakarta saat keluar dari kawasan Jabodetabek dan penduduk dari luar Jabodetabek saat masuk ke Jakarta melalui Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) wilayah DKI Jakarta.

Dalam pergub tersebut, warga ber-KTP Jabodetabek memang tidak perlu mengurus SIKM. Meski demikian, aktivitas di kawasan Jabodetabek hanya diizinkan untuk kebutuhan yang mendesak dan mengacu pada ketentuan PSBB.

"Artinya, semua tetap berada di rumah, yang bisa bepergian adalah orang yang karena tugas/pekerjaannya di 11 sektor yang mendasar. Lebaran atau tidak, sama saja. Virus tidak kenal nama hari. Tidak ada hari besar atau hari biasa. Tidak kenal Lebaran atau tidak. Jangan kita membuat kondisi Jabodetabek kembali ke bulan Maret dan membuat usaha yang sudah berjalan selama dua bulan lebih ini menjadi sia-sia," ujar Anies.

Ketentuan di wilayah DKI Jakarta, hanya 11 sektor yang diperbolehkan beraktivitas selama masa PSBB, yakni:


1. Kesehatan;
2. Bahan pangan/makanan/minuman;
3. Energi;
4. Komunikasi dan teknologi informasi;
5. Keuangan;
6. Logistik;
7. Perhotelan;
8. Konstruksi;
9. Industri strategis;
10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
11. Kebutuhan sehari-hari.

Tonton juga video 'Anies Baswedan Tegaskan Tak Ada Pelonggaran PSBB di DKI Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]



(hri/elz)