Round-Up

Kontroversi Jokowi Naikkan Iuran BPJS (Lagi) Saat Pandemi

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 15 Mei 2020 06:15 WIB
Menkeu Sri Mulyani Indrawati usulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di semua golongan. Hal itu dilakukan untuk menutup defisit keuangan di BPJS Kesehatan.
Ilustrasi kegiatan di loket BPJS Kesehatan. (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai kritikan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai tidak tepat, apalagi saat pandemi virus Corona (COVID-19) yang ikut berdampak secara ekonomi.

Singkat cerita, awalnya iuran BPJS yang ditetapkan tahun 2018 adalah Rp 80.000 (kelas I), Rp 51.000 (kelas II), dan Rp 25.500 (kelas III). Tahun 2019, iuran BPJS Kesehatan kemudian disesuaikan kembali menjadi Rp 160.000 (kelas I), Rp 110.000 (kelas II), dan Rp 42.000 (kelas III). Aturan ini digugat dan dikabulkan Mahkamah Agung (MA). MA mengembalikan besaran iuran BPJS Kesehatan seperti tahun 2018.



Namun, Jokowi memilih tetap menaikkan iuran lewat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Per 1 Juli 2020, besaran iuran BPJS adalah Rp 150.000 (kelas I), Rp 100.000 (kelas II), dan Rp 25.500 (kelas III) dan naik menjadi Rp 35.000 di tahun 2021. Apa pertimbangan pemerintah menyesuaikan kembali iuran BPJS Kesehatan?

Presiden Joko Widodo (Jokowi).Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)



"Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020," demikian pertimbangan Perpres 64/2020 sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (13/5).



Sejurus kemudian, kebijakan ini panen kritikan. Berikut kritikan yang muncul akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan: