Viral Surat Minta THR, PP Sumut: Tak Ada Pemerasan, Hanya Ajak Berbagi

Ahmad Arfah - detikNews
Kamis, 14 Mei 2020 17:47 WIB
Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno menjadi Inspektur Upacara pada apel kesetiaan ormas Pemuda Pancasila di Museum Lobang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (10/11/2015). Japto mengingatkan secara tegas kepada anggota PP bahwa pada apel peringatan Hari Pahlawan   bukan untuk rekreasi keluarga tetapi untuk mengenang jasa Pahlawan dan siap menjadi warga bela negara.
Ilustrasi Pemuda Pancasila (Lamhot Aritonang/detikcom)
Medan -

Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara, Kodrat Shah, sudah mengecek soal viral surat permintaan THR dari pengurus ranting PP di Sunggal ke toko sepatu. Dia mengatakan surat tersebut benar dibuat oleh pengurus PP.

"Setelah dikonfirmasi kepada pemilik toko sepatu, hal ini benar adanya surat," kata Kodrat Shah, Kamis (14/5/2020).

Dia mengatakan tak ada unsur paksaan atau pemerasan yang dilakukan anggotanya. Menurutnya, surat tersebut merupakan ajakan untuk saling berbagi ke masyarakat terdampak COVID-19.

"Tidak ada unsur paksaan atau pemerasan. Hanya mengajak untuk berbagi kepada masyarakat yang terdampak COVID-19," ucapnya.

Kodrat Shah juga mengatakan pemilik toko sepatu yang diduga sudah menyebarkan surat tersebut di medsos hingga viral bakal meminta maaf. "Secara resmi pemilik (toko) sepatu akan membuat pernyataan minta maaf kepada Pemuda Pancasila," ujar Kodrat Shah.

Sebelumnya, beredar sebuah surat dalam posting-an di salah satu akun media sosial. Dalam posting-an itu, terlihat surat dengan logo PP di bagian atas.

Surat bernomor 034/Q2/RTG-PP/PM/V/2020 tertanggal 4 Mei 2020 itu itu juga berisi tulisan 'Mohon Bantuan (THR)' di bagian hal surat. Terlihat tulisan 'Toko Sepatu' sebagai pihak yang dituju oleh surat itu.

Dalam surat itu, dijelaskan pihak Pimpinan Ranting PP Desa Puji Mulio, Sunggal, memohon bantuan (THR) kepada pengusaha menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

"NB: Sirup Kurnia 5 lusin," tertulis di surat itu.

Surat tersebut diteken oleh Sekretaris Julham Efendi dan Ketua Riki Akbar. Terlihat stempel berlogo PP di surat tersebut.

Polisi menyatakan bakal menyelidiki hal tersebut. Polisi menyebut pembuat surat bakal diproses secara hukum jika ada unsur pidana terkait surat minta THR itu.

"Jika ditemukan unsur-unsur paksaan dan ancaman dalam arti fisik dan psikis yang memenuhi unsur pasal-pasal pidana seperti (Pasal) 368 KUHP maka akan kami proses penegakan hukum secara tegas," ucap Kapolrestabes Medan Kombes Johnny Eddizon Isir.

(haf/tor)