RI Laporkan Kasus Eksploitasi ABK WNI di Kapal China ke Dewan HAM PBB

Andhika Prasetia - detikNews
Kamis, 14 Mei 2020 15:04 WIB
Foto ilustrasi: Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN). (Dok UN)
Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) (Dok. UN)
Jakarta -

Pemerintah Indonesia telah melaporkan kasus dugaan eksploitasi terhadap anak buah kapal (ABK) WNI di kapal China Long Xing 629 kepada Dewan HAM PBB. Pemerintah meminta Dewan HAM PBB memberi perhatian pada kasus dugaan pelanggaran HAM dalam industri perikanan.

"Pemerintah serius mengusut dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia. Oleh karena itu, kita telah melaporkan kasus ini kepada Dewan HAM PBB," ujar juru bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2020).

Dini mengatakan pemerintah Indonesia mengingatkan pentingnya peran Dewan HAM memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang sering luput dari perhatian, dalam hal ini ABK yang bekerja di industri perikanan. Sementara dari dalam negeri, kata Dini, pihak kepolisian tengah mengejar pihak penyalur dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang.

"Saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI sudah mulai membuka kasus ini dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang, dan akan menelusuri pihak penyalur tenaga kerja tersebut," kata Dini.

Ada 3 ABK WNI kapal Long Xing 629 yang meninggal dunia. Jenazahnya dilarung ke laut. Ada pula 1 ABK WNI dari kapal itu yang meninggal dunia sesampai di Busan, Korea Selatan. Sebanyak 14 ABK WNI lainnya selamat dan sudah pulang ke Indonesia. Mereka mendapat perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan perbudakan selama bekerja di kapal China.

Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) mengaku serius menindaklanjuti laporan itu. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, dalam jumpa pers reguler tertanggal 11 Mei waktu setempat, yang diakses detikcom dari situs Kementerian Luar Negeri China, Selasa (12/5).

"China menanggapi laporan itu dengan sangat serius dan sedang menyelidiki," kata Zhao Lijian.

(dkp/hri)