Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan tata cara pengurusan izin keluar-masuk Jakarta selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Persyaratan administrasi tersebut tidak berlaku bagi orang yang mobilitas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai bukti legalitas untuk melakukan perjalanan orang berpergian keluar dan/atau masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Jabodetabek selama masa pandemi COVID-19," tulis Pemprov DKI Jakarta dalam situs resmi corona.jakarta.go.id, seperti dilihat detikcom, Kamis (14/5/2020).
"Perjalanan orang berpergian berdomisili Jabodetabek di dalam wilayah Jabodetabek tidak memerlukan perizinan ini," kata Pemprov DKI.
Pemprov DKI membagi dua kelompok masyarakat yang keluar-masuk Jakarta. Pembagian itu didasarkan atas intensitas perjalanan.
"Perjalanan orang bepergian dikelompokkan dalam 2 macam yaitu perjalanan berulang (aktivitas rutin selama masa PSBB) dan perjalanan sekali (situasional karena keadaan tertentu)," ucap Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov DKI mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa keluar-masuk Jakarta selama PSBB. Akan ada pengawasan dan penindakan bagi orang yang melanggar PSBB.
"Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pembatasan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Jabodetabek selama masa pandemi COVID-19 senantiasa dilakukan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," katanya.
Masyarakat bisa langsung membaca syarat dan tata cara pengurusan izin di situs corona.jakarta.go.id tersebut. Termasuk, mengunduh formulir izin dan persyaratan.
Pengajuan izin bisa dilakukan secara daring atau online di situs corona.jakarta.go.id. Namun, saat ini hal tersebut belum bisa dilakukan karena masih dalam tahap uji coba di situs itu.
Tonton juga 'Lewat Pergub Sanksi Pelanggar PSBB, Anies Mau Warga Disiplin':
