Gubernur Sumsel Beri Waktu Seminggu untuk Buat Aturan PSBB Palembang-Prabumulih

Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Palembang dan Prabumulih telah disetujui oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru memberikan tenggang waktu kepada Wali Kota Palembang dan Prabumulih untuk membuat aturan PSBB di daerah masing-masing.

"Kita sudah mendapatkan rekomendasi, SK untuk PSBB Prabumulih dan di Palembang. Tadi kami sudah rapat, dan saya minta agar aturan ini diberlakukan secepatnya. Ini kita kasih waktu 1 minggu (untuk buat aturannya)," kata Herman di Palembang, Rabu (13/5/2020).

Herman menyebut dalam penerapan PSBB pihaknya menggandeng kepolisian dan Jaksa. Dia meminta agar ada sanksi tegas bagi para pelanggar PSBB.

"Intinya, aturan nanti bermuara penegakan hukum. Akan kita tindak tegas pelanggar, Kajati tadi sudah siap. Pelanggar PSBB di sidang langsung, ada sanksi," tegas Herman.

Herman menuturkan bahwa Kota Palembang dan Prabumulih merupakan daerah penting di Bumi Sriwijaya. Sehingga, sebut dia, penerapan PSBB harus tetap fleksibel dan humanis, tapi tetap tegas.

Selain sanksi, Herman juga meminta agar kedua kota memperhatikan ketahanan pangan. Terutama masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan.

"Selanjutnya adalah soal pasar. Nah pasar ini kita lihat nanti seperti apa. Apakah ini ditutup atau seperti apa dirumuskan lagi. Makanya saya kasih waktu 1 minggu Pak Wali Kota menyiapkan," sebutnya.

Herman juga mengingatkan soal akses keluar masuk Kota Palembang dan Prabumulih. Dia meminta jalur tikus yang menuju atau keluar dua kota itu dijaga ketat.

"Sekarang soal waktu sampai kapan PSBB, kalau dari ketentuan itu selama masa inkubasi terlama. Kapan? Yakni selama 14 hari, kalau masih belum ada penurunan ya bisa diperpanjang," tutur Herman.