Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini mengizinkan pembangunan pulau buatan di laut utara Jakarta. Empat pulau reklamasi itu ditetapkan sebagai zona budidaya.
Izin resmi dari Jokowi berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur, yang dia teken pada 13 April 2020.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan pada Jumat (8/5) kemarin, tata ruang wilayah Jabodetabek-Punjur memang sudah harus ditinjau setiap 5 tahun. Apalagi Jabodetabek-Punjur merupakan kawasan strategis nasional. Pengaturan di Perpu ini mengakomodasi Jakarta sebagai ibu kota negara, terlepas dari adanya wacana pindah ke ibu kota baru.
Ada proyek yang kontroversial di Ibu Kota Negara, yakni proyek reklamasi teluk Jakarta. Kasus, operasi tangkap tangan, persidangan, pro-kontra, penyegelan-penyegelan, hingga dinamika soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah mengiringi pulau itu. Perizinan proyek reklamasi Jakarta bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kini masih diperiksa di tingkat kasasi.
Dari rencana 17 pulau, sudah ada 4 pulau yang sudah terbentuk. Pulau itu adalah Pulau C, D, G, dan N. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyegel IMB Pulau D pada 7 Juni 2018 silam. Sebanyak 932 bangunan disegel karena tak memiliki IMB. Anies kemudian mencabut izin 13 pulau reklamasi. Hal ini sesuai dengan janji kampanye Anies sebelum terpilih menjadi Gubernur DKI.
Belakangan, nama Pulau C, Pulau D, dan Pulau G diganti oleh Anies dengan nama Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama, sementara Pulau N tetap bernama Pulau N sampai sekarang. Pada 2019, IMB pulau reklamasi Pantai Maju terbit. Anies mengatakan IMB yang terbit berbeda dengan kebijakannya soal penghentian Pulau Reklamasi. Dia mengaku tetap menghentikan aktivitas reklamasi.
