Ormas Pemuda Pancasila (PP) Cabang Kota Bekasi angkat bicara soal beredarnya surat permintaan uang tunjangan hari raya (THR). Ketua Pemuda Pancasila Kota Bekasi Aries Budiman mengakui permintaan THR itu bersifat sukarela tanpa paksaan.
"Tergantung yang memberi memberi mau tidak, mau sedikit, mau banyak, kira-kira begitu," ujar Aries ketika dihubungi detikcom, Selasa (12/5/2020).
Aries mewanti-wanti anggotanya agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan serta pemaksaan. Ia mengklaim sumbangan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial.
"Sumbangan itu dipergunakan untuk sosial juga, misalkan di bulan puasa untuk takjil, untuk bantu orang yang kurang mampu, sembako, dan lain-lain," tutur Aries.
Aries tak membatasi kriteria pengusaha apa saja yang dimintai THR. Ia paham betul pengusaha-pengusaha tengah mengalami kelesuan terutama di tengah pandemi Corona ini, sehingga pihaknya juga tidak memaksakan.
"Sebetulnya tinggal bilang saja 'kami nggak bisa nyumbang nih mohon maaf keadaan lagi begini kan'," tandasnya.
Diketahui, surat tersebut beredar di media sosial. Surat tertanggal 10 Mei 2020 itu, ditujukan kepada para pengusaha di Bekasi Timur, Kota Bekasi.
"Sehubungan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H atau Lebaran 2020 M, maka dengan ini kami dari (menyebutkan nama ormas) mengajukan proposal tunjangan hari raya di perusahaan atau mitra dan usaha Bapak atau Ibu pimpin dan tentunya kami berharap partisipasinya berupa dukungan moril dan materiil demi kesejahteraan anggota kami yang berdomisili di Bekasi Timur," bunyi surat edaran tersebut seperti yang dilihat detikcom.
Dalam surat itu, ormas tersebut mengaku siap memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pengusaha.
"Kami siap membantu demi terciptanya suasana keamanan dan kenyamanan dan kondusif bila diperlukan," lanjutan bunyi surat tersebut.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua PAC ormas dan sekretaris PAC ormas. Surat itu juga ditembuskan ke beberapa pejabat di Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sutoyo mengatakan pihaknya telah memanggil pengurus ormas terkait surat tersebut. Sutoyo juga meminta ormas menarik surat tersebut.
(isa/mei)
