.webp)
Kantor Staf Presiden (KSP) menjawab pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merasa pemerintah pusat telah membuat orang-orang tidak percaya dengan data yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta. KSP menyebut kebijakan pemerintah saat ini sudah di jalur yang benar.
"Pemerintah daerah adalah pelaksana kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi COVID-19 dan kebijakan pemerintah pusat sudah on the right track," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian lewat pesan singkat, Senin (11/5/2020).
Untuk itu, Donny mengingatkan peran pemerintah daerah memastikan berjalannya kebijakan pusat sampai akar rumput soal penanganan virus Corona. Donny berharap tidak adanya lagi agitasi.
"Ini saatnya pemerintah daerah sungguh-sungguh memastikan kebijakan pemerintah pusat dijalankan dengan ketat sampai akar rumput. Ini saatnya berkoordinasi bukan agitasi. Krisis tidak selesai dengan tudingan dan melempar kesalahan," ujarnya.
Sebelumnya, pernyataan Anies tersebut disampaikan saat diwawancarai wartawan The Sydney Morning Herald, James Massola. Videonya diunggah oleh kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta.
Dalam wawancara 6 Mei itu, Anies mengatakan jumlah pemakaman pada Mei dan April cukup tinggi. Pada Februari, jumlah pemakaman masih pada kisaran 2.700 pemakaman. Pada Maret, ada 4.300 pemakaman pada pekan ketiga dan keempat. Pada April, ada sekitar 4.590 pemakaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada bulan Maret dan April itu cukup tinggi angkanya," kata Anies dalam video itu, diakses detikcom pada Senin (11/5).
Lonjakan ribuan angka pemakaman itu dinilai pemerintah pusat bukan akibat virus Corona. James Massola bertanya, apakah pemerintah pusat melarang Pemprov DKI untuk merilis data pemakaman pada April itu atau tidak. Anies menjawab pemerintah pusat tidak melarang, namun membuat orang tidak percaya dengan data itu. Pemerintah pusat yang dimaksud Anies adalah Kementerian Kesehatan.
"Mereka bukannya tak mengizinkan kami merilisnya, tapi mereka menghalangi orang-orang untuk mempercayai data kami dengan mengatakan itu bukan kasus COVID," kata Anies.
