HNW Minta Presiden Jokowi Pertahankan Jakarta Sebagai Ibu Kota

Yudistira Imandiar - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 20:11 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah konsisten terhadap penerapan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur untuk waktu pelaksanaan tahun 2020-2039.

Salah satu isi dari peraturan tersebut, yakni ketentuan Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Nasional.

"Dalam Perpres itu disebutkan bahwa Jakarta masih menjadi Pusat Pemerintahan Nasional, dengan kata lain Jakarta tetap memiliki status sebagai ibukota negara, setidaknya sampai akhir tahap keempat pelaksanaan Perpres tersebut, yakni pada tahun 2039. Sikap tersebut perlu diapresiasi dan didukung agar dilaksanakan dengan konsisten. Dan tidak ada pihak 'istana' yang membelokkan ke arah pemaknaan lainnya," ujar Hidayat, Senin (11/5/2020).

Ia menjelaskan, ada beberapa ketentuan dalam Perpres yang ditandatangani presiden pada 13 April 2020 dan diundangkan pada 16 April 2020 tersebut yang menyebutkan bahwa Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional (status untuk ibukota negara).

Pasal 9 huruf a mengatur tentang strategi mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional dan Pasal 21 ayat (2) huruf a yang mengatur tentang Jakarta sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti yang meliputi pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik.

"Bila kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibukota itu berarti kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara," lanjut Hidayat.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang ada, yaitu UU No 10 Tahun 1964 tentang Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Indonesia, serta ketentuan dalam UU No 29/2007 tentang Jakarta sebagai Ibukota NKRI.

Hidayat menyebut, sudah semestinya jika Presiden Jokowi mencabut Omnibus Law RUU Ibukota Negara (RUU IKN) yang ingin memindahkan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Kalimantan Timur (Kaltim) yang sebelumnya diajukan oleh Pemerintah ke DPR.

"Dengan adanya Perpres terakhir itu, Hendaknya RUU IKN yang sebelumnya disampaikan oleh Pemerintah ke DPR, wajarnya ditarik oleh Presiden Jokowi, sebagai bukti keseriusan dan konsistensi dengan peraturan presiden yang baru ditandatangani sendiri oleh Presiden, belakangan," ujarnya.

Pencabutan Omnibus Law RUU IKN, kata Hidayat, menunjukan sikap konsistensi Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan, yang telah ditetapkan dalam Perpres yang diperuntukan sampai tahun 2039 itu.

"Presiden Jokowi tentu tidak dalam posisi ingin melanggar Perpres yang dibuatnya sendiri. Konsistensi presiden sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, yang ujungnya dapat menarik pihak investor, seperti yang diharapkan Pemerintahan Jokowi selama ini," paparnya.

HNW memandang, dengan adanya Perpres terbaru, Presiden Jokowi memberi penegasan kepada para menteri agar tidak ada ngotot ingin melanjutkan proyek pemindahan Ibukota ke Kaltim. Silang argumen antara para pembantu presiden terkait pemindahan ibukota yang dipertotonkan selama ini, kata Hidayat, harusnya tak terjadi lagi.

Ia berharap dengan penegasan dalam Perpres tersebut, diikuti pencabutan Omnibus Law RUU IKN yang telah diajukan ke DPR, seluruh anggaran yang diperuntukan untuk ibukota baru, bisa segera direalokasi untuk mengatasi pandemi COVID-19.

"Perpres terbaru di dalamnya ada pengaturan Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Nasional dan Ibukota Indonesia sampai Tahun 2039, harusnya polemik seputar rencana proyek pemindahan ibukota segera diakhiri, agar energi bangsa dialihkan ke persoalan yang lebih urgent, seperti untuk mengatasi pandemi COVID-19," ungkap Hidayat.

(ega/ega)