Wawalkot Bogor Ungkap 5 Kepala Daerah Bodebek Sepakat PSBB Diperpanjang

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 19:12 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim (Dok. Youtube Pemkot Bogor)
Jakarta -

Pemerintah Kota Bogor mengajukan perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diteruskan ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebut proposal permohonan perpanjangan PSBB tahap ketiga ini dikirim hari ini.

"Jadi perpanjangan (PSBB) tahap ketiga ini suratnya dilayangkan hari ini juga kepada Gubernur Jabar (Jawa Barat)," kata Dedie ketika dihubungi, Senin (11/5/2020).

Dedie menambahkan belum diketahui sampai kapan PSBB ketiga ini diberlakukan. Sebab, lanjutnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menginginkan agar pelaksanaan PSBB Bodebek disamakan waktunya dengan DKI Jakarta.

Dedie mengungkapkan belum diketahui secara pasti apakah PSBB Bodebek tahap ketiga ini diperpanjang sampai Selasa (26/5) atau Jumat (22/5). Namun dia mengatakan 5 kepala daerah Bodebek sepakat agar PSBB diperpanjang dan sudah mengajukan permohonan ini ke Ridwan Kamil.

"Sama, semua mengajukan juga. (Lima kepala daerah) sepakat, iya," sebut Dedie.

"Tetapi formalitasnya tetap kita usulkan 14 hari ke depan. Nanti tinggal diputuskan nanti oleh gubernur atau Kemenkes (Kementerian Kesehatan) apakah sama dengan DKI atau bagaimana, kita ikut saja," ucapnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menambahkan Pemkot Bogor akan lebih intens melakukan swab test dan rapid test kepada masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi PSBB tahap dua, kata Bima, data menunjukkan tren penyebaran COVID-19 di Kota Bogor cenderung melandai.

"Kami juga sepakat trennya yang landai itu harus diiringi langkah-langkah ketat agar ada percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bogor. Ke depan akan ada momentum Idul Fitri yang tentunya harus diantisipasi dengan langkah-langkah yang lebih ketat," jelas Bima dalam keterangannya, Senin.

Bima menambahkan, Pemkot Bogor akan merumuskan beberapa hal yang lebih detail dan teknis mengenai sanksi. Selain itu, lanjutnya, Pemkot Bogor juga akan memberi pengaturan yang lebih ketat bagi penumpang KRL dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya.

"Saat ini PT KAI sudah menambah jam operasional dari pukul 04.00 WIB agar tidak terjadi penumpukan, ada juga antisipasi layanan bus dari BPTJ. Kita akan sosialisasikan dulu mengenai kewajiban penggunaan surat keterangan bekerja di sektor yang dikecualikan berdasarkan aturan PSBB," kata Bima.

(gbr/gbr)