Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM yang baru, Reynhard Saut Poltak Silitonga. Ketua Komisi III Herman Herry meminta Reynhard mengawasi pemberian asimilasi di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).
"Kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana asimilasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat," kata Herman dalam RDP yang disiarkan langsung di YouTube DPR, Senin (11/5/2020).
Herman juga meminta petugas di balai pemasyarakatan (bapas) terus berkoordinasi dengan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Dengan begitu, jajaran forkopimda juga bisa memantau pergerakan para narapidana yang mendapat asimilasi.
"Petugas bapas juga harus betul-betul melakukan pengawasan dengan ketat. Bila kekurangan personel untuk melakukan pengawasan ini, bapas harus meminta bantuan dan bekerja sama dengan petugas lapas atau penegak hukum lainnya, begitu juga dengan jajaran forkopimda," terang Herman.
Selain itu, Herman meminta masyarakat tidak begitu saja percaya pada informasi di media sosial soal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para narapidana asimilasi tersebut. Meskipun demikian, politikus PDIP itu tak menutup mata bahwa potensi narapidana asimilasi tersebut kembali berbuat jahat tetap terbuka.
"Saya harap masyarakat tidak langsung termakan oleh berita provokatif yang disebarkan di media sosial. Sudah ada bukti beberapa kejadian yang disebut dilakukan oleh narapidana asimilasi, namun ternyata tidak benar," sebutnya.
